JAKARTA, KOMPAS.com " Beredarnya informasi pada pemberitaan dua media Australia (Sydney Morning Herald dan The Age) soal pejabat Indonesia, yang bersumber dari WikiLeaks, ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Ia mengatakan bahwa informasi yang diungkap terkait dengan Presiden SBY tidak memiliki tingkat validasi yang akurat sebagaimana diberitakan oleh dua media tersebut. Menurut Tifatul, sebagai perbandingannya di beberapa negara, informasi yang berasal dari WikiLeaks banyak yang diabaikan dan bahkan seperti lelucon. "Itu ibarat seperti biji kedondong, pantasnya dibuang, dan jika ditelan maka tenggorokan terasa sakit," kata Tifatul. Tifatul juga mengungkapkan, banyak hal yang tidak logis mengenai info tersebut. Misalnya, dikatakan bahwa Taufiq Kiemas memiliki masalah korupsi dan untuk itu perlu diintervensi oleh SBY. Padahal, selama ini tidak pernah terdengar bahwa yang bersangkutan memiliki suatu persoalan hukum masalah korupsi. "Sebenarnya info dari WikiLeaks tersebut tidak terlalu berpengaruh di Indonesia karena Indonesia adalah negara terbuka. Ada UU KIP 14/2008 sehingga semuanya bisa diakses dalam lingkup yang sangat demokratis. Jadi info tersebut tidak laku," pungkas Tifatul. Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Tifatul juga menambahkan, di negara-negara yang sistem politiknya tertutup, represif, dan otoritarianisme, yang tidak memungkinkan adanya kebebasan, maka hal tersebut baru berpotensi menjadi suatu persoalan pelik. Lebih lanjut, Tifatul justru mempertanyakan mekanisme dan sistem kontrol pengiriman isi kawat Kedubes AS yang bocor di seluruh dunia, padahal ternyata masih sangat mentah dan belum jelas kebenarannya. Namun, faktanya sudah dikirim ke sana kemari. Dari keterangan diplomat AS disebutkan bahwa hal tersebut kadang-kadang bersumber dari obrolan lepas saat pertemuan, candaan atau rumor yang beredar, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam laporan rahasia Dubes AS ke Washington DC. Tifatul juga mempertanyakan bagaimana mereka memandang proses yang dianggap informasi, lalu mana verifikasi, mana identifikasi, mana yang sudah classified, dan mana yang sudah tervalidasi. Seolah-olah info asal saja. "Masak informasi tersebut dikirim dan bocor ke mana-mana. Bagaimana AS menjaga keamanan informasi yang terklasifikasi rahasia," kata Tifatul. Sebelumnya banyak pihak juga mempertanyakan tentang kebenaran informasi WikiLeaks yang menyebutkan bahwa Menlu AS Hillary Clinton pernah memerintahkan untuk melakukan penyadapan terhadap aktivitas perwakilan Majelis Umum PBB. "Mereka harus segera melakukan klarifikasi dan jangan sekadar bergumam, it was denied," tambah Tifatul. Terakhir, Menkominfo mengimbau semua lapisan masyarakat untuk dapat memilih dan memilah kebenaran apa pun dari informasi yang berkembang sehingga mudah menyeleksi antara yang salah dan benar, dan yang terkonfirmasi atau hanya sekadar gosip.
Tifatul juga menambahkan, di negara-negara yang sistem politiknya tertutup, represif, dan otoritarianisme, yang tidak memungkinkan adanya kebebasan, maka hal tersebut baru berpotensi menjadi suatu persoalan pelik. Lebih lanjut, Tifatul justru mempertanyakan mekanisme dan sistem kontrol pengiriman isi kawat Kedubes AS yang bocor di seluruh dunia, padahal ternyata masih sangat mentah dan belum jelas kebenarannya. Namun, faktanya sudah dikirim ke sana kemari. Dari keterangan diplomat AS disebutkan bahwa hal tersebut kadang-kadang bersumber dari obrolan lepas saat pertemuan, candaan atau rumor yang beredar, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam laporan rahasia Dubes AS ke Washington DC. Tifatul juga mempertanyakan bagaimana mereka memandang proses yang dianggap informasi, lalu mana verifikasi, mana identifikasi, mana yang sudah classified, dan mana yang sudah tervalidasi. Seolah-olah info asal saja. "Masak informasi tersebut dikirim dan bocor ke mana-mana. Bagaimana AS menjaga keamanan informasi yang terklasifikasi rahasia," kata Tifatul. Sebelumnya banyak pihak juga mempertanyakan tentang kebenaran informasi WikiLeaks yang menyebutkan bahwa Menlu AS Hillary Clinton pernah memerintahkan untuk melakukan penyadapan terhadap aktivitas perwakilan Majelis Umum PBB. "Mereka harus segera melakukan klarifikasi dan jangan sekadar bergumam, it was denied," tambah Tifatul. Terakhir, Menkominfo mengimbau semua lapisan masyarakat untuk dapat memilih dan memilah kebenaran apa pun dari informasi yang berkembang sehingga mudah menyeleksi antara yang salah dan benar, dan yang terkonfirmasi atau hanya sekadar gosip.
