Masyhuri Hasan Diserahkan ke Kejaksaan

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri akan menyerahkan tersangka Masyhuri Hasan, mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi (MK), berikut barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2011).

Penyerahan tahap II itu dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan lengkap terhadap berkas perkara Hasan terkait dugaan pemalsuan surat penjelasan keputusan MK dalam sengketa Pemilu 2009 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.

"Rencana diserahkan jam 8.00. Nanti rekan saya yang dampingi," kata Edwin Partogi, penasihat hukum Hasan ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Edwin mengatakan, pihaknya akan meminta kepada jaksa agar Hasan tetap ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri dengan alasan keamanan. Seperti diketahui, setelah diserahkan, seluruh kewenangan berada di Kejaksaan.

Nantinya, setelah berkas dakwaan rampung, Hasan akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, lokasi pemalsuan berada di wilayah Jakarta Pusat, yakni di MK.

Hasan dan Zainal Arifin Hoesein, mantan Ketua Panitera MK, dijerat Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang pemalsuan. Kepada penyidik, Hasan sudah menjelaskan berbagai hal tentang pemalsuan surat yang menguntungkan Dewi Yasin Limpo, kader Partai Hanura.

Sebaliknya, Zainal membantah terlibat dalam kasus itu. Kepada penyidik, Zainal mengaku tak tahu menahu bagaimana surat palsu bernomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 itu dibuat.

Berbagai pihak mengkritik kerja Kepolisan dalam menangani kasus itu. Pasalnya, hingga saat ini tidak jelas siapa auktor intelektualisnya. Menanggapi kritikan itu, kepolisian menyebut penanganan kasus itu belum selesai.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

September, Batas Penyelesaian Koordinasi Sarulla

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dahlan Iskan mengatakan, target koordinasi pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 330 megawatt di Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, adalah minggu ketiga bulan September 2011. Saat ini proses koordinasi terus dilakukan.

"Akhir September itu sudah ada keputusan. Keputusannya, kalau bisa investor yang mengerjakannya," kata Dahlan kepada para wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Sarulla harus berlanjut dengan melibatkan seluruh pihak, baik PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, maupun konsorsium Indonesia-Jepang. Dua masalah yang terkait kepemilikan dan bagi hasil sudah dituntaskan sehingga proyek senilai 1,5 miliar dollar AS atau Rp 12,75 triliun ini harus dimulai tahun 2011.

"Proyek panas bumi ini sudah sangat lama penyelesaiannya sehingga kami memutuskan beberapa kendala yang dihadapinya. Di situ akan ada PLN, Pertamina, dan Jepang. Harga jual listrik (ke PLN) yang ditetapkan 6,7 sen dollar AS pun sudah yang terbaik," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu.

Menurut Hatta, masalah pengelolaan proyek pengembangan panas bumi antara PT Pertamina dan investor sudah diselesaikan. Masalah kedua terkait transfer pendapatan usaha antara Pertamina dan investor juga diputuskan, yakni ada pembagian secara langsung pendapatan untuk Pertamina dan untuk investor itu. Sebelumnya, pendapatan harus diberikan kepada Pertamina lebih dahulu, baru disetorkan kepada pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

"Saya minta kepada Menteri ESDM (Darwin Zahedy Saleh) untuk menyelesaikan semua masalah dalam waktu satu minggu. Sebab, kita butuh pengembangan panas bumi agar tidak kembali lagi pada kebutuhan BBM bersubsidi yang membengkak terus," ujarnya.

Cukup mengetahui
untuk membuat padat, memotong informasi pilihan di atas faktor ketakutan. Jika Anda menerapkan apa yang baru saja belajar tentang
, Anda seharusnya tidak perlu khawatir.

KSAU Lantik Dua Pejabat TNI AU

Ketika kebanyakan orang berpikir tentang
, apa yang terlintas dalam pikiran adalah biasanya informasi dasar yang tidak terlalu menarik atau bermanfaat. Tapi ada lebih banyak untuk
dari sekadar dasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU)  Marsekal TNI Imam Sufaat, melantik Kolonel Kal Achmad Zainuri menjadi Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Disadaau), menggantikan Marsda TNI Bambang Iswahjudi, dan Kolonel Sus Krismaranto menjadi Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) menggantikan Marsma TNI Sunarto, di Mabes TNI A, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/8/2011).

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Dalam sambutannya, Imam Sufaat, mengatakan, Diskumau dan Disadaau sebagai badan pelaksana pusat tingkat Mabes TNI AU, mempunyai peran cukup strategis di bidang masing-masing. Pemahaman yang akurat terhadap fungsi pembinaan hukum dan pembinaan logistik merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dalam upaya pencapaian tugas Angkatan Udara.

Marsda TNI Bambang Iswahjudi selanjutnya menjabat sebagai Pati Sahli Tk III Bidang Ekudag Panglima TNI, dan Kolonel Kal Achmad Zainuri sebelumnya menjabat sebagai Sesdisadaau. Sementara Marsma TNI Sunarto  sebagai Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun, sedangkan Kolonel Sus Krismaranto sebelumnya menjabat Sesdiskumau.

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pemanfaatan Kekayaan Alam Memiskinkan

Anda harus dapat menemukan beberapa fakta yang sangat diperlukan tentang
dalam paragraf berikut. Jika ada setidaknya satu fakta anda tidak tahu sebelumnya, bayangkan perbedaan itu bisa membuat.

JAKARTA, KOMPAS.com " Pemanfaatan kekayaan alam, yang menurut konstitusi seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sampai hari ini ternyata belum terwujud di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia malah justru memiskinkan rakyat yang ada di sekitarnya.

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Wicaksono Sarosa, di Jakarta, Selasa (23/8/2011), mengungkapkan, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia tak sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi.

"Jika kita menjalankan konstitusi dengan benar, salah satunya dengan pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan publik, maka seharusnya tak ada lagi orang miskin di negeri ini. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pemanfaatan kekayaan alam malah memiskinkan masyarakat sekitar," kata Wicaksono.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Banyak contoh ketika suatu daerah dengan kekayaan luar biasa, seperti Papua, tetapi rakyatnya banyak yang masih miskin. Kondisi di sekitar pertambangan emas PT Freeport, misalnya, menunjukkan betapa ironisnya kondisi bangsa ini. Hal yang sama juga terjadi di berbagai belahan lain di Indonesia, seperti Kalimantan hingga Riau di Sumatera yang memiliki kekayaan alam luar biasa, tetapi rakyat miskin justru tak pernah berkurang.

Kemitraan bersama sejumlah komisi negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Ombudsman menggelar deklarasi kampanye "Cukup Sudah Pembiaran Kemiskinan". Deklarasi gerakan ini juga didukung Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon.

Menurut Dillon, tidak ada alasan ada orang miskin di Indonesia karena kekayaan alam negeri ini tak ada bandingannya. "Presiden bilang sama saya waktu di Pontianak,'tengok ini begini hijau semua, saya bilang iya, tidak ada alasan seorang pun harus miskin'. Kemiskinan ini terjadi karena kita semua melakukan pembiaran," katanya.

Dillon mengatakan, harus ada gerakan massif dari masyarakat mengingatkan penguasa bahwa rakyat berhak menuntut hak-hak mereka untuk tidak menjadi miskin. "Perjuangan dengan komisi negara ini antara lain juga mengampanyekan bahwa pemiskinan bangsa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Dillon.

 

Jika Anda telah mengambil beberapa petunjuk tentang
bahwa Anda dapat memasukkan ke dalam tindakan, maka dengan segala cara, melakukannya. Anda tidak akan benar-benar dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan baru Anda jika Anda tidak menggunakannya.

Surat Nazaruddin Mengandung Ancaman

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com " Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai ada yang tidak lazim perihal surat-menyurat yang terjadi antara M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Menurut Bambang, surat yang ditulis oleh Nazaruddin mengandung ancaman sehingga Presiden Yudhoyono membalasnya dengan cepat.

"Dengan Presiden membalas suratnya, kita membaca, sebetulnya dalam kandungan surat yang berbalas pantun itu mengandung ancaman. Nazaruddin mengancam Presiden. Artinya, kalau Nazaruddin menyatakan tidak akan berbicara tentang kasusnya, berarti dia sebetulnya mempunyai niat untuk berbicara," ujar Bambang dalam diskusi bertajuk "Rekayasa Kasus Nazaruddin, Antasari, dan Bank Century" di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus jeli melihat strategi-strategi yang dilancarkan Nazaruddin. Bambang menilai, surat yang ditulis mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut adalah salah satu manuver agar beberapa penegak hukum menjadi tidak fokus dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

"Jadi kasus ini sebetulnya bukan persoalan yang sulit bagi KPK, jika mereka berani. Bukti-bukti sudah banyak, tinggal ditelusuri saja kebenaran dari nyanyian Nazaruddin itu. Apalagi, dulu Nazaruddin pernah mengatakan bahwa dia punya tanda terima setiap transaksinya dengan anggota DPR yang terlibat. Dan, PPATK juga harus bekerja sama dengan KPK dalam hal ini," kata Bambang.

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, surat Nazaruddin menunjukkan bahwa mantan politisi Partai Demokrat tersebut tahu banyak hal mengenai kasus korupsi di negeri ini. Ia menilai, Nazaruddin menulis surat tersebut karena memang ada intimidasi terhadap pribadi maupun keluarganya.

"Saya tidak melihat adanya negosiasi di dalamnya. Karena kalau menurut saya sendiri, dalam surat Nazaruddin itu sendiri mengatakan, apabila dia dan keluarganya dihabisi, dia pun dapat menghabisi beberapa orang yang terlibat dalam kasus-kasusnya," kata Boni.

Apakah ada benar-benar ada informasi tentang
yang nonesensial? Kita semua melihat hal-hal dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk yang satu akan sangat penting untuk yang lain.

Mutasi 63 Jenderal TNI

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 63 perwira tinggi (pati) TNI mengalami mutasi jabatan untuk naik ke posisi lebih tinggi, antarjabatan, dan pensiun.

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

Dalam edaran pers Mabes TNI, Senin (22/8/2011) disebutkan, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja TNI melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Strata Perwira Tinggi (Pati) TNI, sehingga kinerja TNI ke depan lebih optimal.

Berdasarkan  Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/ 651/VIII/ 2011  tanggal 22 Agustus  2011,  tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi jabatan  yang terdiri dari 13  orang di jajaran Mabes TNI,  8  orang di jajaran TNI AD, 25 orang di jajaran TNI AL, 11 orang di jajaran  TNI AU, 4 orang di jajaran Kemhan RI, serta masing-masing 1 orang di jajaran Wantannas dan  BIN.

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
.

Presiden Minta Nazar Tak Tutupi Apa Pun

Ketika kebanyakan orang berpikir tentang
, apa yang terlintas dalam pikiran adalah biasanya informasi dasar yang tidak terlalu menarik atau bermanfaat. Tapi ada lebih banyak untuk
dari sekadar dasar.

JAKARTA, KOMPAS.com " Dalam surat balasannya kepada tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin, yang juga adalah mantan kader politiknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan Nazaruddin untuk memberikan keterangan dengan terbuka kepada aparat penegak hukum.

Presiden mengajak Nazaruddin untuk tunduk kepada hukum sehingga tidak perlu menutup-nutupi apa pun.Presiden meminta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu untuk kooperatif dalam menjalani semua proses hukum yang sedang berangsung.

Presiden meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus ini akan bekerja secara profesional, independen, dan adil. "Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak peduli dari unsur manapun atau dari partai politik apa pun," ungkap Presiden dalam salinan surat yang dibagikan oleh Juru Bicara Kepresiden Julian Aldrin Pasha dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di Kompleks Istana Negara, Minggu (21/8/2011).

Presiden mengajak semua pihak untuk tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dengan demikian, Presiden sekalipun tidak akan pernah dan memang tidak boleh mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung.

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

Menurut Presiden, proses hukum harus independen seperti diatur dan dijamin dengan jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya."Karena hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melaksanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin dalam konstitusi," tambahnya.

Presiden memutuskan membalas surat Nazaruddin tiga hari setelah menerima surat tersebut pada 18 Agustus lalu. Menurut Julian, surat langsung dikirimkan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, dan Presiden sudah menginstruksikan kepada Kapolri untuk menyampaikan surat itu langsung kepada suami Neneng Sri Wahyuni tersebut.

Dalam surat tersebut, Presiden mengatakan surat balasan ini tak hanya ditujukan kepada Nazaruddin, tapi juga bertujuan agar rakyat Indonesia dapat mengerti duduk persoalan kontroversi surat Nazaruddin."Jadi, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini," ungkap Presiden.

Kamis lalu, Nazaruddin mengirimkan surat kepada Presiden terkait statusnya sebagai pesakitan. Suami Neneng Sri Wahyuni ini memohon agar Presiden segera memberikan hukuman penjara kepadanya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak saya.

Nazaruddin berjanji tidak akan mengungkapkan keterangan apa pun yang merugikan Demokrat asal Presiden menjamin ketenangan istri dan anak-anaknya."Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apa pun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji, saya tidak akan menceritakan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa ini," demikian sebagian isi surat Nazaruddin.

Sekarang Anda bisa menjadi ahli percaya diri pada
. OK, mungkin bukan pakar. Tapi Anda harus memiliki sesuatu untuk membawa ke meja waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
.