Friday, September 9, 2011

PKS Tak Campuri Urusan Gaji Misbakhun

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.
SURABAYA, KOMPAS.com " Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara institusional mengaku tidak mencampuri urusan gaji yang diterima Misbakhun, anggota DPR dari Fraksi PKS, mantan terpidana kasus pemalsuan dokumen letter of credit (L/C) Bank Century.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Surabaya, Jumat (9/9/2011), mengatakan, urusan gaji anggota DPR adalah masalah pribadi yang tidak dapat diintervensi partai. "Yang jelas, gaji Misbakhun selama di penjara tidak mengalir ke partai. Yang saya tahu, gajinya mengalir ke konstituennya," kata Luthfi.

Menurut dia, masih keluarnya gaji Misbakhun saat ada di penjara karena belum ada surat keputusan Presiden terkait pemberhentian Misbakhun sebagai anggota DPR, serta berita acara pelantikan penggantinya. Dengan demikian, menurut aturan, statusnya masih anggota DPR.

Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Luthfi juga menegaskan, partainya tidak ada kaitannya dengan kasus pidana yang dilakukan Misbakhun. "Kasus yang membelit Misbakhun terjadi pada 2004, saat itu dia belum bergabung bersama PKS. Misbakhun baru gabung PKS pada 2008-2009," tuturnya.

Meski begitu, pihaknya tetap memproses pergantian antar-waktu (PAW) Misbakhun. PKS sudah menyiapkan kader yang menduduki posisi kedua dari daerah pemilihan yang sama, yakni Muhammad Firdaus, bersama dua proses PAW kader PKS yang lain, yakni Warsito menggantikan Yoyok Yusroh yang meninggal dunia dan Mardani menggantikan Arifinto yang mengundurkan diri karena tepergok melihat film porno saat sidang paripurna.

Seperti diberitakan, Misbakhun, meskipun ditahan sejak April 2010 karena kasus pemalsuan dokumen L/C Bank Century, tetap menerima gaji sebagai anggota DPR.

Menurut data Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR, Misbakhun masih mendapat gaji sebesar Rp 4,2 juta per bulan, itu belum termasuk tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan lainnya yang totalnya mencapai Rp 16.178.400 per bulannya.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Thursday, September 8, 2011

Nazar Mengaku Ada Skenario di Balik Pelariannya

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.
JAKARTA, KOMPAS.com- Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, mengaku, ada skenario di balik perjalanan buronnya ke sejumlah negara beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, Kamis (8/9/2011) malam.

Abdullah mengungkapkan hasil pemeriksaan Komite Etik terhadap Nazaruddin yang berlangsung kemarin. Namun, ketika ditanya siapa yang merekayasa pelariannya, Nazaruddin menurut Abdullah, enggan menjawab.

"Direkayasa sama siapa? Dia bilang 'Ya Bapak tahu lah'. Dia (Nazaruddin) mengaku kembali dari umroh, dia bilang mau dipecat, 'kenapa saya dipecat? Uang ini uang itu tidak saya terima', segala macam," tutur Abdullah menirukan Nazar.

Nazaruddin sempat buron selama hampir tiga bulan. Dia kemudian tertangkap di Cartagena, Kolombia, sebulan yang lalu dan dipulangkan ke Indonesia.Berdasarkan penuturan Nazaruddin kepada Komite Etik, lanjut Abdullah, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mulanya hanya berobat ke Singapura. Namun, saat akan kembali ke Indonesia, dia dilarang.

"Bahwa dia berangkat ke Singapura itu karena mau berobat, rencana (akan) kembali. Tapi kemudian dia dilarang," ujar Abdullah.

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Nazaruddin, lanjutnya, diskenario agar tidak tidak kembali ke Indonesia. "Sampai akhirnya ke Kolombia. Kemudian dari Kolombia, KPK kerjasma dengan Kepolisian untuk proses pengembalian," ungkapnya.

Abdullah juga mengatakan, Komite Etik tidak akan percaya seratus persen terhadap ucapan Nazaruddin. Komite akan mengecek pengakuan Nazaruddin itu kepada saksi lain. "Komite Etik belum sempat rapat, mungkin besok, merumuskan tingkat kebohongan Nazaruddin, di cross chek dengan saksi-saksi yang lain baik eksternal (KPK) maupun internal (KPK)," ujar Abdullah.

Selain soal pelariannya, kepada Komite Etik, Nazaruddin juga menyampaikan soal pertemuannya dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja.

Nazaruddin mengaku lima kali bertemu Chandra dengan rincian dua kali di rumahnya, dua kali di luar rumah, dan sekali di gedung KPK. Pertemuan itu turut membahas kasus.

Nazaruddin juga mengaku bahwa singkatan nama CDR yang tercatat sebagai penerima dana Grup Permai adalah Chandra M Hamzah. Nazar berencana memberikan uang 100 ribu dollar AS kepada Chandra terkait proyek pengadaan baju hansip dan satpam. Namun uang tersebut tidak jadi diberikan. Saat ditanya Komite soal maksud rencana pemberian uang itu, Nazaruddin enggan menjawab.

Kemarin, Komite Etik memeriksa Nazaruddin. Pemeriksaan tersebut atas dasar insiatif Nazar. Pengacara Nazar bekali-kali menghubungi Komite Etik dan menyampaikan bahwa kliennya siap buka mulut. Padahal sebelumnya mantan anggota DPR itu bersikeras bungkam.

Menurut Abdullah, kepada Komite Etik Nazaruddin mengaku bahwa perubahan sikapnya itu akibat nasihat neneknya yang datang menjenguk saat Idul Fitri."Nenek saya sudah umur 80 tahun lebih nasihati saya, urusan dunia diselesaikan di dunia," ucap Abdullah menirukan Nazaruddin.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Sultan: Hak Surya Paloh Mundur dari Golkar!

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.
KULON PROGO, KOMPAS.com - Mantan Dewan Pembina Partai Golkar Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pengunduran diri Surya Paloh dari Partai Golkar merupakan hak asasi sebagai seorang kader.


"Saya rasa itu hak dia, kapan maju dan mundur," ujar Sultan, Kamis (8/9/2011).

Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.

Sultan sendiri tidak yakin, pengunduran Surya Paloh akan membawa dampak perpecahan di partai berlambang pohon beringin itu, termasuk soal ancaman perolehan suara pada Pemilu 2014 mendatang. Menurutnya, semua itu tergantung dari kemampuan Golkar menarik simpati dan dukungan dari kader dan konstituante.

"Belum tentu pecah," tuturnya.

Disinggung soal wacana untuk dijagokan dalam pilpres, Sultan enggan menjawabnya. Menurutnya masalah itu terlalu dini.

"2014 masih lama, ini masih dini," ujarnya.

Cukup mengetahui
untuk membuat padat, memotong informasi pilihan di atas faktor ketakutan. Jika Anda menerapkan apa yang baru saja belajar tentang
, Anda seharusnya tidak perlu khawatir.

Wednesday, September 7, 2011

Sindu, Mangkir dari Panggilan KPK

Bayangkan waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
. Ketika Anda mulai berbagi fakta
menarik di bawah ini, teman-teman Anda akan benar-benar takjub.
JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Pejabat Kementrian Keuangan Sindu Malik mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sindu sedianya menjalani pemeriksaan hari ini, Rabu (7/9/2011) sebagai saksi untuk Dharnawati, tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Hingga kini yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan keterangan (mengapa tidak hadir)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha melalui pesan singkat.

Selanjutnya, penyidik KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sindu. Namun Priharsa belum dapat memastikan kapan Sindu akan dimintai keterangan.

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Nama Sindu pertama kali dimunculkan Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati. Farhat menyebut Sindu sebagai makelar proyek PPIDT.Menurutnya, Sindu berhubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Anggaran DPR.

Sindu-lah yang mengancam akan mengganti perusahaan PT Alam Jaya Papua yang diwakili Dharnawati dengan perusahaan lain sebagai pelaksana proyek jika perusahaan Dharnawati itu tidak membayar fee. "Dia (Sindu) lah yang dengan keras bahkan menelpon Bupati Manokwari akan mengganti klien saya dengan kontraktor lain. 10 persen untuk mereka lah," ungkap Farhat.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan, Sindu tercatat sebagai Kepala Seksi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah IV C. Kasus dugaan suap PPIDT juga melibatkan dua pejabat Kemenakertrans yakni Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

Dharnawati, Nyoman, dan Dadong tertangkap tangan dengan bukti uang Rp 1,5 miliar. Mereka disangka melakukan percobaan penyuapan terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

Sekarang Anda bisa menjadi ahli percaya diri pada
. OK, mungkin bukan pakar. Tapi Anda harus memiliki sesuatu untuk membawa ke meja waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
.

Muhaimin Dipanggil DPR

Satu-satunya cara untuk mengikuti terbaru tentang
adalah untuk terus tinggal di mencari informasi baru. Jika Anda membaca segala sesuatu yang Anda temukan tentang
, itu tidak akan memakan waktu lama bagi Anda untuk menjadi otoritas yang berpengaruh.
JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Kamis (7/9/2011). Muhaimin akan ditanya,antara lain, tentangdugaan suap yang terjadi di kementeriannya.

Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR, Rabu, di kompleks gedung MPR/DPR/DPDmenuturkan, agenda pertama pemanggilan Muhaimin terkait dugaan suap Rp 1,5 miliar untuk Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi tahun 2011 senilai Rp 500 miliar.

Dalam kasus itu, Muhaimin telah beberapa kali disebut, antara lain, oleh Farhat Abbas, pengacara pengusaha Dharnawati, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, Muhaiminmenyangkal terkait kasus itu.

Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:

Harusnya menteri tahu, paling tidak berusaha untuk tahu kasus itu, kata Ribka.

Ribka juga mengaku kaget dengan anggaran Rp 500 miliar yang dimiliki Kemnakertrans dalam kasus ini. Pemberian anggaran itu diduga tidak melalui pembahasan di Badan AnggaranKomisi IX.

Setahu saya Kemnakertranshanya dapat anggaran Rp 270 miliar. Saya tidak tahu dan tidak pernah membahas anggaran yang Rp 500 milliar itu, tutur Ribka. Jika pemberian anggaran Rp 500 miliar itutidak melalui badan anggaran komisi, lanjut Ribka, berarti telah ada pembunuhan terhadap hak budgeting Badan Anggaran Komisi IX. 

Ribka mengkritik kinerja Muhaimin selama ini. Menurut dia, Muhaiminkerap tak hadir ketika dipanggil DPR untuk membicarakan kasus-kasus yangmenimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

"Kasus Ruyati diminta datang tapi enggak datang. Tapi bicarakan APBNP gesit banget datang," ucapnya.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Tuesday, September 6, 2011

Mendagri Tak Gentar Hadapi Pansus E-KTP

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.
JAKARTA, KOMPAS.com " Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan mempersilakan Komisi II DPR mengawasi pelaksanaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Gamawan menyambut positif rencana pembentukan Panitia Khusus e-KTP oleh DPR.

"Soal itu, Kemendagri sangat terbuka. Dari awal, sebelum tender, kami sudah minta e-KTP diawasi DPR. Pulang dari India, China, (hasilnya) kita ekspos. Yang berkaitan dengan harga, kami sudah minta pendapat. Jadi, tidak ada masalah," kata Gamawan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Kendati demikian, mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengatakan bahwa proses Pansus di DPR bisa berpotensi mengganggu kinerja pelaksanaan pengadaan e-KTP. Sepanjang tahun ini, Kemendagri berupaya memastikan bahwa rencana tersebut berjalan dengan baik.Pada akhir Juli silam, Kemendagri baru menyelesaikan proses tender.

Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.

"Peralatannya sudah harus siap dan tahun ini e-KTP itu harus bisa terbit 50 juta. Jadi, kalau kita sibuk mengurusi hal yang tidak perlu, saya khawatir tidak mencapai target," katanya.

Sementara itu, layanan perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik di Jakarta mulai dilakukan di kelurahan atau kecamatan, tetapi pencetakan KTP elektronik belum dilakukan. Pencetakan ini rencananya dilakukan setelah ada rekam data yang masuk di daerah selain DKI Jakarta.

"Untuk mengantisipasi data ganda dan terjadi komunikasi data antarkabupaten dan kota, pencetakan data dilakukan setelah semua melayani pencetakan," kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri Irman, Selasa (6/9/2011) di Jakarta.

Pemasangan jaringan menggunakan koneksi Indosat sudah mencapai 60 persen. Saat ini sudah 1.100 titik jaringan yang terpasang. Pemasangan jaringan ditargetkan rampung 18 September 2011.

"Jaringan hanya untuk konsolidasi data ke pusat. Jadi, meskipun jaringan belum terpasang, layanan untuk merekam sidik jari dan membuat foto tetap bisa dilakukan," tutur Irman.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Monday, September 5, 2011

November, Hatta Jadi Besan SBY

Apakah Anda ingin mencari tahu apa yang mereka-in-the-tahu harus katakan tentang
? Informasi dalam artikel di bawah ini berasal langsung dari para ahli baik informasi dengan pengetahuan khusus tentang
.
JAKARTA, KOMPAS.com - Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan putri sulung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Aliya Rajasa, akan menikah pada bulan November 2011.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/9/2011)."Insya Allah," kata Julian singkat.

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

Julian mengaku belum dapat menginformasikan tanggal pernikahan Ibas-Aliya. Namun, beredar kabar, keduanya menikah pada hari ulang tahun Ibas pada 24 November mendatang.

Julian mengatakan, pernikahan Ibas-Aliya digelar di Istana Kepresidenan Bogor dan di Jakarta. Ketika ditanya lebih rinci, Julian meminta para wartawan menunggu informasi resmi dari orang yang ditunjuk kedua keluarga.

Kendati belum resmi menjadi anggota keluarga Istana, foto Aliya Rajasa telah terpasang di koridor di dalam kompleks Istana Kepresidenan. Pada foto yang terdapat di koridor yang menuju Wisma Negara tersebut terlihat Aliya berpose bersama Anisa Pohan, istri putra sulung Presiden, Agus Harimurti Yudhoyono dan Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Sebelumnya, keduanya telah bertunangan pada 26 April 2011 di kediaman Hatta Rajasa di Fatmawati Golf Mansion, Jakarta.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.