Presiden SBY Diminta Tegas

Apakah Anda pernah merasa seperti Anda tahu hanya cukup tentang
akan berbahaya? Mari kita lihat apakah kita dapat mengisi sebagian dari celah dengan info terbaru dari para ahli
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tak bakal bisa memperbaiki kinerja pemerintahan, hanya dengan merombak kabinetnya. Persoalan utama kinerja pemerintah saat ini adalah ketidaktegasan Presiden Yudhoyono.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Lily Wahid, di Jakarta, Selasa (20/09/2011).

Karena itu walaupun menteri diganti, namun jika Presiden tak bisa bersikap tegas terhadap penyelesaian masalah bangsa ini, tak akan mengubah apa pun selama tiga tahun terakhir masa jabatannya.

Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?

Lily Wahid menyatakan, tanpa ketegasan dalam memimpin, upaya apapun untuk merombak kabinet tak bakal membawa perubahan apapun.

"Ada atau tidak ada reshuffle, selama pemerintahan seperti ini pola kerjanya dan tidak ada keberpihakan pada rakyat, tak ada perubahan walau pun menterinya diganti. Saya cuma menyarankan satu hal kepada Presiden, tegaslah.

Lily pun menyangsikan Presiden Yudhoyono bakal merombak kabinetnya. Gonjang-ganjing yang yang menyangkut partainya, ditambah juga kasus-kasus korupsi di kementerian yang terungkap ke publik membuat, Presiden Yudhoyono tambah ragu-ragu.

Bagi Lily, wacana perombakan ini tak lebih dari mencuatnya beberapa skandal partai politik, yang kini menjadi koalisi pendukung pemerintah.

Sekarang Anda bisa menjadi ahli percaya diri pada
. OK, mungkin bukan pakar. Tapi Anda harus memiliki sesuatu untuk membawa ke meja waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
.

Aksi Teatrikal Protes UU Penyelenggara Pemilu

Jika Anda sungguh-sungguh tertarik untuk mengetahui tentang
, Anda harus berpikir melampaui dasar-dasar. Artikel informatif mengambil melihat lebih dekat hal yang perlu Anda ketahui tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar kampanye publik dengan aksi teatrikal sebagai bentuk protes atas pengesahan perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Selasa (20/9/2011) ini.

Dalam acara yang dilaksanakan pagi ini di gerbang utama Kompleks DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, mereka mengusung tema soal matinya independensi Komisi Pemilihan Umum sebagai konsekuensi ketentuan perubahan UU 22/2007 yang disetujui DPR bersama pemerintah itu.

Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin akan tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan cerita
keseluruhan dari sumber-sumber informasi.

Elemen masyarakat peduli pemilu yang tergabung dalam kampanye publik itu antara lain Perludem, JPPR, Cetro, IPC, KIPP Jakarta, ICW, IBC, dan Formappi.

Seperti diberitakan, perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum akan disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada Selasa ini.

Dalam naskah revisi UU 22/2007 tersebut, dinyatakan bahwa salah satu syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemiluadalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Tidak ada keharusan jeda waktu tertentu bagi anggota parpol keluar dari keanggotaan partainya saat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Panglima TNI: Jangan Ragu Berantas Terorisme

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com " Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meminta prajurit tidak ragu memberantas terorisme.

"Masalah terorisme tidak bisa dianggap ringan, juga tidak boleh ragu untuk memberantas aksi dari kelompok terorisme. Hal ini telah menjadi bagian dari tugas TNI dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Agus dalam amanat kepada seluruh satuan TNI di Indonesia, Senin (19/9/2011).

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Dikatakan, negara, dan TNI khususnya, tidak akan dan tidak boleh kalah oleh kelompok teroris. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh komponen bangsa, baik unsur TNI-Polri maupun komponen masyarakat lainnya, dalam implementasi pemberantasan terorisme.

Sementara Asisten Personel (Aspers) KSAU Marsda TNI Ida Bagus Putu Dunia di Mabes AU Cilangkap menerangkan lebih lanjut, Panglima TNI menekankan, selain masalah terorisme, beberapa persoalan yang saat ini mengemuka di Tanah Air adalah separatisme di Papua dan terjadinya kerusuhan di Ambon baru-baru ini.

"Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan semangat kebersamaan yang kuat. Semangat ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi setiap tantangan dan usaha, yang mencoba mendisintegrasikan bangsa," ujar Putu Dunia yang mantan Gubernur AAU.

Putu Dunia menjelaskan, Panglima TNI meminta menumbuhkan semangat kebersamaan melalui upaya pembinaan satuan dan pembinaan teritorial. Potensi pertahanan yang dilandasi semangat kebersamaan menjadi perilaku prajurit dan masyarakat.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

Akuntabilitas DPR pada Rakyat, Bukan BPK atau KPK

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com "  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk mencegah terjadinya mafia anggaran. Sikap ini pun seakan menunjukkan kekhawatiran DPR akan kredibilitasnya di mata publik.

Menurut Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) Ronald Rofiandri, pelibatan KPK dan BPK tidak benar. Secara tidak langsung pertanggungjawaban DPR justru tereduksi dengan kehadiran KPK dan BPK, ungkap Ronald, Minggu (18/9/2011), di kantor ICW, Jakarta.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

Padahal, lanjutnya, di dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan dilakukan dalam kerangka representasi rakyat. Dalam artian, akuntabilitas DPR tidak semata terpenuhi dengan melibatkan KPK dan BPK. Namun, tetap harus tertuju langsung kepada konstituen dan masyarakat lebih luas, kata Ronald.

Dikatakan Ronald, akuntabilitas DPR bisa dilakukan dengan wujud rapat dengan pendapat umum (RPDU), konsultasi publik, dan penyelenggaraan rapat-rapat terbuka. Langkah DPR harus berkorelasi dengan wilayah akuntabilitas publik. Bukannya berpaling kepada suatu lembaga yang sebenarnya bukan representasi publik, ucap Ronald.

Selain itu, Ronald menilai keterlibatan BPK di dalam rapat Banggar tidak relevan. Pasalnya, pembicaraan dalam rapat-rapat Banggar merupakan bagian dari pematangan dan finalisasi rencana anggaran secara makro.

Dengan demikian, BPK yang sebenarnya bekerja di wilayah audit implementasi, tidak relevan hadir pada tahap perencanaan anggaran. Efektivitas keterlibatan BPK di sini sangat diragukan, tandasnya.

Tidak ada keraguan bahwa topik
bisa menarik. Jika Anda masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab tentang
, Anda mungkin menemukan apa yang Anda cari dalam artikel berikutnya.

Wa Ode: Kok Hanya Satu Orang

info mutakhir tentang
tidak selalu hal yang termudah untuk mencari. Untungnya, laporan ini mencakup
info terbaru yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS.com " Temuan adanya transaksi tidak wajar yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ditanggapi beragam. Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, menilai aneh karena PPATK hanya melaporkan transaksi rekening milik satu orang anggota parlemen saja.

"Aneh saja, PPATK hanya melaporkan satu anggota DPR," katanya di Jakarta, Sabtu (17/9/2011).

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Menurut dia, PPATK memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh pejabat negara sehingga seharusnya PPATK tidak hanya melaporkan transaksi dalam rekening milik satu orang atau satu pejabat. Bukan hanya itu, pihak yang berwenang mendapatkan laporan dari PPATK adalah lembaga penegak hukum, baik kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga-lembaga itulah yang kemudian menindaklanjuti temuan kejanggalan transaksi keuangan tersebut.

Wa Ode sendiri mengaku tidak merasa transaksi tidak wajar itu dilaporkan untuk membidik dirinya. "Saya tidak akan narsis bahwa saya yang dibidik karena saya sendiri tidak punya transaksi yang tidak benar dalam rekening saya," tuturnya.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Tjahjo: Presiden Harus Berani Tentukan Sikap!

Jika Anda sungguh-sungguh tertarik untuk mengetahui tentang
, Anda harus berpikir melampaui dasar-dasar. Artikel informatif mengambil melihat lebih dekat hal yang perlu Anda ketahui tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengambil keputusan jika memang ingin melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya kira reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi, seharusnya Presiden berani mengambil sebuah keputusan seandainya Beliau melihat bahwa visi anggota kabinet, dan masalah-masalah pribadi anggota kabinet yang tidak bisa mendukung misi seorang Presiden untuk lima tahun ke depan," ujar Tjahjo, di Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Dalam mengambil keputusan tersebut, menurutnya, Presiden sebaiknya tidak tersandera dengan partai-partai politik yang ada. Ia berpendapat, jika memang ada menteri-menteri yang tidak sesuai dengan program kerja kabinet, Presiden selaku pemimpin negara harus mengambil keputusan tegas agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

"Tetapi yang pasti, saya kira itu (reshuffle) adalah hak Beliau. Dan saya kira Presiden punya hak dan harus lebih berani, dong," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, reshuffle merupakan kebutuhan seorang Presiden yang harus dicermati secara serius dalam menjalankan program kerja pemerintah.

"Tidak harus menunggu. karena yang menjadi permasalahan janji seorang Presiden kampanye adalah menjadi program kerja pemerintah. Dan janji itu adalah utang politik Presiden kepada masyarakatnya, yang dijabarkan oleh seluruh anggota kabinetnya. Nah, kalau jangka pendek setahun dua tahun dianggap tidak mampu secara optimal ya harusnya Presiden berani untuk mengganti," kata Tjahjo.

Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, pada Kamis kemarin, mengatakan, Presiden SBY telah melakukan langkah-langkah internal terhadap menteri-menterinya yang diduga terlibat praktik korupsi.Menurutnya, Presiden SBY kini mengingkan perubahan terhadap kabinetnya karena terkait kasus tersebut.

"Tekanan terhadap pemerintah di tiga tahun yang tersisa agar bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, adalah pesan politik moral yang terima Presiden dengan dua telinga lebar-lebar. Itu semua dorongan, sokongan. Ini akan membawa sejumlah implikasi penting dan kinerja kabinet," kata Daniel, di Istana Negara, Jakarta.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Prajurit Paskhas Tes HIV dan Narkoba

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

BANDUNG, KOMPAS.com- Dinas Kesehatan Markas Komando Korpaskhas, Kamis (15/9/2011), melakukan tes HIV dan narkoba bagi para prajurit dan karyawan sipil di Bandung.

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Korpaskhas Letkol (Kes) dr P Aribowo, kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun di Mako Korpaskhas dan juga di seluruh satuan jajaran Korpaskhas. "Pemeriksaan secara rutin diharapkan dapat mencegah prajurit yang akan berbuat tindakan di luar hukum maupun aturan yang berlaku," kata Aribowo.

Tujuan dari kegiatan screening HIV/AIDS dan tes narkotika dan obat-obatan terlarang (Nakoba) ini, demi deteksi dini sekaligus mencegah prajurit Korpaskhas terjangkit penyakit HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. "Tes ini sekaligus pengamatan kemungkinan penyebaran penyakit yang terjadi dilingkungan Korpaskhas maupun disatuan jajaran paskhas," tambah Kakes Korpaskhas.

Bila kata mendapat sekitar tentang perintah Anda fakta
, orang lain yang perlu tahu tentang
akan mulai aktif mencari Anda.