JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK harus diperkuat. Komite Etik dengan komposisi baru yang dibentuk diharapkan bisa membersihkan KPK dari komisioner atau pihak yang bermasalah, yang bisa melemahkan KPK. Apalagi, Komite Etik yang diketuai Abdullah Hehamahua beranggotakan tokoh bangsa yang berintegritas, seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan praktisi hukum Nono Anwar Makarim. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
Menurut anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, Selasa (2/8/2011), Komisi III DPR sepakat untuk memperkuat KPK. Salah satunya dengan memberikan hak imunitas kepada KPK agar tidak mudah dikriminalisasi dan diintervensi secara politik. Saat ini, KPK kerap mengalami kriminalisasi dan mendapat intervensi politik. Oleh karena itu, penguatan KPK adalah hal penting dalam draf perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi III menginginkan KPK tetap eksis dan menjadi lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi.(BIL/RAY/NTA/IAM/ANO/NWO/LOK) Artikel selengkapnya baca laporan utama Kompas cetak edisi Rabu (3/8/2011).
Menurut anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, Selasa (2/8/2011), Komisi III DPR sepakat untuk memperkuat KPK. Salah satunya dengan memberikan hak imunitas kepada KPK agar tidak mudah dikriminalisasi dan diintervensi secara politik. Saat ini, KPK kerap mengalami kriminalisasi dan mendapat intervensi politik. Oleh karena itu, penguatan KPK adalah hal penting dalam draf perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi III menginginkan KPK tetap eksis dan menjadi lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi.(BIL/RAY/NTA/IAM/ANO/NWO/LOK) Artikel selengkapnya baca laporan utama Kompas cetak edisi Rabu (3/8/2011).
No comments:
Post a Comment