JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 77 persen daerah di Indonesia menghabiskan lebih dari separoanggaran daerahnya, dialokasikan untuk belanja pegawai. Akibatnya tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan terbengkalai. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2011), mengungkapkan, sebanyak 294 daerah otonom menghabiskan lebih dari 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja aparatur alias pegawai. Bahkan, sebanyak 116 daerah otonom lain menggunakan lebih dari 60 persen APBD untuk biaya pegawai. Menurut Mendagri, ada beberapa faktor penyebab tingginya biaya pegawai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. "Faktornya macam-macam. Bisa karena kegemukan birokrasi, bisa karena tunjangan (pegawai) yang besar," katanya. Akibatnya, tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat semakin lambat tercapai. Selain itu, pembangunan di daerah juga menjadi lambat karena tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2011), mengungkapkan, sebanyak 294 daerah otonom menghabiskan lebih dari 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja aparatur alias pegawai. Bahkan, sebanyak 116 daerah otonom lain menggunakan lebih dari 60 persen APBD untuk biaya pegawai. Menurut Mendagri, ada beberapa faktor penyebab tingginya biaya pegawai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. "Faktornya macam-macam. Bisa karena kegemukan birokrasi, bisa karena tunjangan (pegawai) yang besar," katanya. Akibatnya, tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat semakin lambat tercapai. Selain itu, pembangunan di daerah juga menjadi lambat karena tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai.
No comments:
Post a Comment