JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dahlan Iskan mengatakan, target koordinasi pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 330 megawatt di Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, adalah minggu ketiga bulan September 2011. Saat ini proses koordinasi terus dilakukan. "Akhir September itu sudah ada keputusan. Keputusannya, kalau bisa investor yang mengerjakannya," kata Dahlan kepada para wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2011). Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Sarulla harus berlanjut dengan melibatkan seluruh pihak, baik PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, maupun konsorsium Indonesia-Jepang. Dua masalah yang terkait kepemilikan dan bagi hasil sudah dituntaskan sehingga proyek senilai 1,5 miliar dollar AS atau Rp 12,75 triliun ini harus dimulai tahun 2011. "Proyek panas bumi ini sudah sangat lama penyelesaiannya sehingga kami memutuskan beberapa kendala yang dihadapinya. Di situ akan ada PLN, Pertamina, dan Jepang. Harga jual listrik (ke PLN) yang ditetapkan 6,7 sen dollar AS pun sudah yang terbaik," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu. Menurut Hatta, masalah pengelolaan proyek pengembangan panas bumi antara PT Pertamina dan investor sudah diselesaikan. Masalah kedua terkait transfer pendapatan usaha antara Pertamina dan investor juga diputuskan, yakni ada pembagian secara langsung pendapatan untuk Pertamina dan untuk investor itu. Sebelumnya, pendapatan harus diberikan kepada Pertamina lebih dahulu, baru disetorkan kepada pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. "Saya minta kepada Menteri ESDM (Darwin Zahedy Saleh) untuk menyelesaikan semua masalah dalam waktu satu minggu. Sebab, kita butuh pengembangan panas bumi agar tidak kembali lagi pada kebutuhan BBM bersubsidi yang membengkak terus," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Sarulla harus berlanjut dengan melibatkan seluruh pihak, baik PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, maupun konsorsium Indonesia-Jepang. Dua masalah yang terkait kepemilikan dan bagi hasil sudah dituntaskan sehingga proyek senilai 1,5 miliar dollar AS atau Rp 12,75 triliun ini harus dimulai tahun 2011. "Proyek panas bumi ini sudah sangat lama penyelesaiannya sehingga kami memutuskan beberapa kendala yang dihadapinya. Di situ akan ada PLN, Pertamina, dan Jepang. Harga jual listrik (ke PLN) yang ditetapkan 6,7 sen dollar AS pun sudah yang terbaik," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu. Menurut Hatta, masalah pengelolaan proyek pengembangan panas bumi antara PT Pertamina dan investor sudah diselesaikan. Masalah kedua terkait transfer pendapatan usaha antara Pertamina dan investor juga diputuskan, yakni ada pembagian secara langsung pendapatan untuk Pertamina dan untuk investor itu. Sebelumnya, pendapatan harus diberikan kepada Pertamina lebih dahulu, baru disetorkan kepada pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. "Saya minta kepada Menteri ESDM (Darwin Zahedy Saleh) untuk menyelesaikan semua masalah dalam waktu satu minggu. Sebab, kita butuh pengembangan panas bumi agar tidak kembali lagi pada kebutuhan BBM bersubsidi yang membengkak terus," ujarnya.
No comments:
Post a Comment