Marzuki: Demokrat Bukan Sarang Koruptor

Anda harus dapat menemukan beberapa fakta yang sangat diperlukan tentang
dalam paragraf berikut. Jika ada setidaknya satu fakta anda tidak tahu sebelumnya, bayangkan perbedaan itu bisa membuat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan bahwa Partai Demokrat bukan sarang koruptor. Marzuki mengatakan, penetapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 tidak mencoreng wajah Partai Demokrat.

"Demokrat itu punya kader ribuan orang. Tentu tidak semua seperti itu.Jadi, kita jangan menggeneralisir satu-dua orang yang terkait kasushukum. Demokrat bukan sarang koruptor," tutur Marzuki kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6/2011).

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Marzuki enggan berkomentar terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. "Itu domain penegak hukum. Saya tidak mau masuk ke wilayah sana. Bukan tugas saya untuk mencari tahu bagaimana proses hukum di KPK. Itusudah di luar konteks tugas kita," kata Marzuki kepada para wartawan diIstana Negara, Jakarta, Kamis (30/6/2011). 

Ketika ditanya apakah PD akan kembali menghimbau Nazar untuk pulangsetelah ditetapkan sebagai tersangka, Marzuki, lagi-lagi, takmenjawabnya. "Saya tak ingin masuk ke wilayah sana karena itu haknya Pak Nazar. Sayaserahkan kepada penegak hukum," katanya.

Baca juga: Marzuki: Demokrat Bisa Bersih-bersih

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

Panitera MK Akui Ditelepon Arsyad

Satu-satunya cara untuk mengikuti terbaru tentang
adalah untuk terus tinggal di mencari informasi baru. Jika Anda membaca segala sesuatu yang Anda temukan tentang
, itu tidak akan memakan waktu lama bagi Anda untuk menjadi otoritas yang berpengaruh.

JAKARTA, KOMPAS.com " Panitera Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin mengaku ditelepon oleh hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi pada 16 Agustus 2010. Arsyad menanyakan apakah ada penambahan suara dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu dapil Sulawesi Selatan I.

"Pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus, sekitar pukul 12.00 saya sedangpergi, saya ditelepon oleh Pak Arsyad. Ketika ditelepon, (Arsyad) hanyamenanyakan Pak Zainal apakah pada putusan Sulsel I ada penambahan. Sayajawab tidak. Karena putusan itu adalah mengenai jumlah perolehan suarayang benar menurut MK," ujar Zainal di hadapan Panja Mafia Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/6/2011). Selain zainal, sejumlah staf panitera MK juga dimintai keterangan pada saat bersamaan.

Selanjutnya, menurut Zainal, Arsyad kembali menelepon dirinya pada pukul 15.00 di hari yang sama. Kali ini Arsyad kembali menyampaikan caleg dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, berencana bertemu dengannya. Namun, menurut Zainal,  ia menolak hal tersebut.

Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.

"Saya katakan tidak bisa. Dalam hati saya mengatakan itu melanggar kode etik, karena ibu Dewi Yasin Limpo sedang berperkara, kami tidak bisa bertemu seperti itu. Jadi saya menolak," jelasnya.

Ia juga membantah bahwa ia mengejar hakim Arsyad dan meminta pendapat mengenai status Dewi Yasin Limpo dan penambahan suara untuknya.

Sebelumnya, Arsyad mengatakan pada Panja bahwa Zainal-lah yang mengejarnya dan meminta pendapat tersebut. Arsyad juga membantah pernah menelepon Zainal. Jawaban Zainal bertolak belakang dengan kesaksian Arsyad.

"Saya tidak pernah ada pembahasan soal itu (Kasus Dewi Yasin Limpo) dengan Pak Arsyad. Kami bertemu di lobi kalau lewat, tapi tidak pernah membahas itu," tegas Zainal.

Apakah ada benar-benar ada informasi tentang
yang nonesensial? Kita semua melihat hal-hal dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk yang satu akan sangat penting untuk yang lain.

Ketua MK Dapat Dukungan Ulama Se-Jatim

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, itu menjadi lebih menarik. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek
tentu tidak terkecuali.

BANGKALAN, KOMPAS.com " Langkah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberantas mafia hukum mendapat dukungan dari ratusan ulama se-Jawa Timur. Hal itu dibuktikan saat Mahfud menggelar silaturahim, Selasa (28/6/2011) malam di Pondok Pesantren Al Hikam, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Di depan para ulama, Mahfud menyampaikan bahwa persoalan yang sedang dihadapinya saat ini sebagai bentuk penegakan supremasi hukum yang telah dipermainkan oleh mafia hukum. Permainan tersebut mencakup kasus tudingan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hasil Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan.

Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.

"Semua isu itu tidak benar. Semuanya omong kosong, tidak ada di MK membuat surat palsu. Kalau ada yang menemukan, silakan tunjukkan ke saya," ucap pria kelahiran Sampang, Madura, ini.

Disinggung apakah isu yang memojokkan MK salah satunya memiliki tujuan pembunuhan karakter Ketua MK? Mahfud mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan semua itu.

Mahfud menegaskan tetap akam memberantas kezaliman dan akan menegakkan kebenaran di muka bumi. "Saya tidak khawatir kalau ada pembunuhan karakter bagi saya pribadi. Bagi saya, kebenaran harus diteriakkan, kezaliman harus dilawan. Soal saya tidak populer karena karakter saya dibunuh ramai-ramai, itu soal kecil," ungkapnya.

Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Al Hikam, Kiai Nuruddin A Rahman, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Ketua MK saat ini perlu mendapat dukungan dari segenap elemen bangsa, termasuk para ulama, karena hal itu untuk kebaikan."Para ulama bertekad mendukung langkah Pak Mahfud untuk tegaknya supremasi hukum di Indonesia," ungkapnya.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Marzuki: DPD Jangan Rendahkan Publik

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie menantang DPD RI untuk membuktikan perhitungan anggaran rencana pembangunan gedung DPD RI. Marzuki mengatakan, berdasarkan perhitungannya anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan gedung per meter perseginya memang mendekati angka Rp 10 juta.

Politisi Demokrat itu menjelaskan, bahwa dari anggaran Rp 823 miliar jika dibagi 33 provinsi dan dibagi lagi dengan luas per gedung yang masing-masing mencapai 2.628,75 meter persegi, maka harga per meter persegi mencapai Rp 9,49 juta.

"Karena tanahnya hibah Pemda. Sudahlah, jangan publik direndahkan dengan cara yang tidak cerdas," katanya melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2011).

Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Menurutnya, hitung-hitungan tersebut logis karena harga tanah tidak turut diperhitungkan. Gedung DPD di setiap provinsi akan menggunakan tanah dari pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, standar anggaran jatuh jauh lebih mahal.

Sebelumnya, Laode Ida mengatakan bahwa besaran anggaran untuk per meter persegi tidak mencapai Rp 10 juta seperti yang disebut Marzuki. Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah ini mengatakan, DPD mengikuti standar Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Rp 3,2 juta per meter persegi.

Sayangnya, Laode tidak menjelaskan hitung-hitungan anggarannya. Marzuki juga meminta Laode untuk tidak menyerang pribadi jika ingin memberikan konfirmasi atas kritik darinya.

Marzuki pun mempertanyakan kesiapan Laode untuk dikritik. Menurutnya pula, Laode tak sepantasnya meremehkan dirinya sebagai pimpinan parlemen.

Cukup mengetahui
untuk membuat padat, memotong informasi pilihan di atas faktor ketakutan. Jika Anda menerapkan apa yang baru saja belajar tentang
, Anda seharusnya tidak perlu khawatir.

Ini Bukti Demokrat Tak Bisa Disiplinkan Anggotanya

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kunjung datangnya politisi Demokrat M Nazaruddin memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi menunjukkan komitmen yang lemah dari Partai Demokrat dalam mendisiplinkan anggotanya. Hal ini disampaikan oleh praktisi hukum Adnan Buyung Nasution dalam Sarasehan Nasional DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

"Dia melakukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh hukum. Ini satu masalah besar buat bangsa negara ini dan pimpinan negara, Pak Presiden. Dia berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Demokrat tidak bisa mengurus masalah ini. Tapi, ini terbukti Demokrat tidak bisa mendisiplinkan anggotanya," katanya.

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Menurut Adnan, berulang kali petinggi partai biru itu mengatakan Nazaruddin akan datang memenuhi panggilan KPK, namun berulang kali pula dirinya mangkir. Adnan juga mendengar katanya akan kembali, namun belum juga terwujud.

Publik pun tidak memperoleh penjelasan yang lengkap.Padahal, lanjutnya, sudah ada keberanian moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk mengungkapkan perilaku Nazaruddin. Seharusnya sudah bisa dibongkar dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum."Jadi periksa saja dulu yang ada," tambahnya.

Mantan Anggota Tim Delapan ini juga meminta DPR tidak terlalu banyak ikut campur dalam pengejaran Nazaruddin seperti yang dilakukan belakangan ini. Proses hukum diserahkan saja kepada polisi dan KPK.

"DPR harus menunggu hasil pemeriksaannya. Jangan ikut campur dulu karena ini bisa mengacak-acak proses pemeriksaan," tandasnya.

Kadang-kadang sulit untuk memilah-milah semua rincian yang terkait dengan hal ini, tapi aku positif Anda tidak akan kesulitan untuk memahami informasi yang disajikan di atas.

Mahfud: Silakan Andi Nurpati Membantah

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak mau menanggapi berbagai bantahan mantan anggota KPU yang juga politisi Partai Demokrat Andi Nurpati yang mengelak terlibat dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, semua orang bisa membantah, tapi kepolisian yang berhak menentukan akhir dari kasus tersebut.

"Enggak apa-apa (Andi Nurpati membantah) semua orang kan bisa membantah. Tetapi polisi kan tidak bodoh juga. Membantah itu biasa, tapi rangkaian fakta-fakta itu sudah dan bisa dirajut oleh polisi untuk menentukan orang yang bersalah atau tidak dan siapa saja yang dinyatakan bersalah. Sekarang saya berhenti bicara tentang orang. Ke polisi saja kalau sudah bicara orang (tersangka)," ujar Mahfud di Jakarta, Senin (27/06/2011).

Menurutnya, bukti-bukti otentik mengenai kasus itu telah disampaikan MK kepada penyidik kepolisian. Oleh karena itu, lanjutnya Sekjen MK, Janedjri M Gaffar pun telah disiapkan untuk memberikan keterangan lengkap kepada kepolisian mengenai kasus tersebut.

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

"MK sendiri melalui Sekjen menyatakan siap dibedah apa yang ada di sini (MK) untuk mengungkap kasus itu seterang-terangnya. Bukti otentik sudah diserahkan yang diperlukan dan kalau masih kurang apapun nanti kita sediakan," imbuhnya.

Seperti diberitakan, Andi Nurpati menolak dikatakan terlibat dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat putusan MK itu. Ia menduga, mafia justru ada dalam tubuh MK. Andi pun berdalih bahwa namanya ada di kasus itu karena dijebak.

"Mafianya justru ada di MK. Berdasarkan penjelasan MK di Panja, saya lihat justru tidak ada peran dan keterkaitan saya dengan pembuatan surat palsu. Jangan-jangan ini skenario. Saya merasa dijebak. Saya yakin ini by scenario," ujar Andi saat dihubungi wartawan, Rabu (22/06/2011).

Ia menyebutkan, saat diketahui surat tertanggal 14 Agustus adalah surat yang palsu, ia segera merevisi keputusan KPU. Jika dipanggil Panja, Andi menyatakan siap menjelaskan soal surat putusan MK tertanggal 14 Agustus 2009, serta surat tertanggal 17 Agustus 2009 yang dinyatakan sebagai surat asli putusan MK.

"Prinsip saya, setelah mengetahui surat itu dinyatakan palsu, saya langsung merevisi keputusan KPU. KPU sudah perbaiki, sudah ada direvisi oleh KPU. Pada saat itu sudah clear. Tetapi, kenapa baru diangkat lagi sekarang, padahal sudah dua tahun lalu kejadiannya," tukasnya.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Richard Gere Temui SBY di Istana

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com " Aktor Richard Gere, yang juga peraih Golden Globe Award, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (26/6/2011).

Gere berada di Indonesia atas undangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Selama di Indonesia, Gere, yang juga pendiri Tibet House, sebuah pusat kebudayaan Tibet di New York, dijadwalkan akan mengunjungi Candi Borobudur.

Ketika bertemu Presiden, Gere, yang membawa serta istri dan anaknya, didampingi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Pada pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Kepala Negara dan Gere membicarakan kegiatan kemanusiaan.

"Pak Richard mengatakan, jika ada acara kemanusiaan yang besar, dia bersedia dilibatkan," kata Jero ketika dihubungi para wartawan, Minggu (26/6/2011).

Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?

Presiden, kata Jero, juga senang bertemu dengan Gere. Keduanya juga sempat berbincang-bincang mengenai seni. Jero mengatakan, kehadiran Gere di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Tanah Air.

Gere juga diminta menjadi duta besar turisme Indonesia ke dunia internasional. "Saya berharap nanti dia bisa bercerita mengenai Borobudur dan Indonesia. Jadi orang tidak takut datang ke Indonesia," kata Jero.

Pada Minggu malam, Gere menyaksikan Sendratari Mahakarya Borobudur (The Masterpiece of Borobudur Ballet) yang berlangsung di panggung terbuka Aksobya.

Sementara itu, pada Senin (27/6/2011), Gere, yang juga pemimpin International Campaign for Tibet (ICT) akan melakukan ritual "Peace Walk" (jalan damai). Dalam ritual ini, Gere akan mengelilingi Candi Borobudur sebanyak tiga kali sambil membacakan parita-parita (doa-doa agama Buddha).

Richard Gere juga akan mengunjungi Candi Mendut dan Pawon serta desa wisata dengan gajah maupun kereta kuda. Pada Selasa (28/6/2011) pagi terbang ke Bali dan setelah kunjungan di Bali, Richard Gere akan kembali ke negaranya.

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
.

Narkotika Rugikan Negara Rp 41,2 Triliun

Jadi apa yang
benar-benar semua tentang? Laporan berikut termasuk beberapa informasi menarik tentang
- info bisa anda gunakan, bukan hanya barang lama yang mereka gunakan untuk memberitahu Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com " Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Gories Mere mengatakan, nilai kerugian sosial yang diderita Indonesia akibat peredaran narkotika pada 2011 mencapai Rp 41,2 triliun. Hal itu dikatakan Gories dalam acara peringatan Hari Antinarkotika Internasional di Jakarta, Minggu (26/6/2011).

Angka ini dikatakan akan terus meningkat jika tak ada upaya keras dari seluruh komponen bangsa, termasuk aparat penegak hukum, terkait pemberantasan narkoba.

Gories juga mengatakan, jaringan peredaran gelap narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia semakin meningkat. Jaringan sindikat internasional yang kerap beroperasi di Indonesia berasal dari Iran, Nigeria, India, China, dan Malaysia.

Selain itu, warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba juga meningkat. Saat ini, kata Gories, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2010 diperkirakan mencapai 2,21 persen dari populasi penduduk.

Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.

Angka ini meningkat sekitar 0,5 persen dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 1,99 persen. Penyalahgunaan narkoba umumnya pekerja swasta, wiraswasta, dan buruh berusia di atas 30 tahun. Mayoritas berlatar belakang pendidikan SLTA.

BNN, kata Gories, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. "Pertama, peningkatan kampanye nasional yang masif sampai ke pelosok desa terhadap ancaman bahaya narkoba," kata Gories.

Turut hadir pada peringatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kedua, BNN pada 2011 berencana membangun tempat rehabilitasi di Makassar dan Samarinda. Sementara itu, pada 2012, sebuah tempat rehabilitasi di Pagar Alam juga akan dibangun.

"Dari 3,8 juta penyalahguna narkoba pada 2010, baru sebagian yang menjalani perawatan. Masih banyak penyalahguna narkoba yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga sangat rawan menjadi pasar terbuka jaringan sindikat peredaran gelap narkoba," kata Goris.

BNN juga berkomitmen memperkuat pintu-pintu masuk jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dari luar negeri.

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.

Muhaimin: Penyalur Akan Diberi Sanksi

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji akan memberikan sanksi kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mengirimkan Ruyati binti Satubino (54) ke Arab Saudi jika ditemukan pelanggaran persyaratan.

"Yang pasti kita akan bereaksi keras. Ruyati kan sudah tiga kali pergi dan ini terakhirnya," kata Muhaimin seusai diskusi di Jakarta, Sabtu ( 25/6/2011 ). Muhaimin ditanya mengenai dugaan pemalsuan dokumen Ruyati.

Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.

Ditanya tentang dugaan pemalsuan dokumen Ruyati, Muhaimin mengatakan, pemeriksaan terhadap PPTKIS tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk. Ruyati dikirim oleh PT Darsa Graha Utama. "Nanti pasti akan kena hukuman," janji dia.

Seperti diberitakan, BNP2TKI telah meminta seluruh dokumen persyaratan milik Ruyati kepada PT Darsa Graha Utama setelah Ruyati dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi. Polri juga tengah menyelidiki kasus itu.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, umur calon tenaga kerja saat mendaftarkan yakni minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun. Adapun umur Ruyati kini 54 tahun. Dia dikirim ke Arab sejak tahun 2008 .

Itulah terbaru dari pihak berwenang
. Setelah Anda terbiasa dengan ide-ide ini, Anda akan siap untuk pindah ke tingkat berikutnya.

Hidayat : Optimalkan Upaya Lobi

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com " Pemerintah sebenarnya memiliki celah untuk meloloskan para tenaga kerja Indonesia  dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi.  Upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pendampingan hukum serta diplomasi ketika proses peradilan masih berlangsung.

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, pemerintah harus dapat melakukan pendampingan hukum kepada TKI secara makisimal sejak awal persidangan. Yang tak kalah penting adalah mengoptimalkan upaya diplomasi ketika proses peradilan masih berlangsung.

Diplomasi dapat dilakukan dengan cara melobi pihak keluarga untuk memaafkan sebelum membuat keputusan di pengadilan. Upaya lobi juga perlu dilakukan terhadap tokoh dan pemuka agama yang memiliki pengaruh besar di sana.

"Di Arab Saudi, negosiasi itu merupakan bagian dari keadilan dan musyawarah yang dijunjung tinggi. Jadi tidak cukup jika hanya melakukan pendekatan formal. Perlu dilakukan pendekatan kekeluargaan. Misalnya, dengan melobi tokoh-tokoh dan ulama. Karena di sana mereka juga sangat dihargai," ujar Hidayat di Jakarta, Sabtu (25/6/2011).

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

"Di sini, Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pemimpin negara punyaperanan penting. Beliau dapat melakukan negosiasi langsung denganraja Arab Saudi agar mereka mau melobi keluarga korban, untuk memaafkantenaga kerja kita di sana agar lolos dari hukuman mati," imbuhnya.

Menanggapi rencana pembentukan Satgas Khusus TKI, lanjut Hidayat, jika memang nanti benar direalisasikan, satgas itu harus diisi dengan orang yang benar-benar memahami kultur hukum dan masyarakat di Arab Saudi.

Hal itu dilakukan agar tim khusus tersebut tidak terkesan hanya menjadi upaya pelemparan masalah. "Moratorium (pemberhentian sementara TKI) juga jika ingin diterapkan harus serius. Dan walaupun memang harus mengirimkan TKI, sebelum berangkat itu, TKI harus dibekali dengan keterampilan dan pemahaman yang cukup mengenai hukuman-hukuman yang berlaku disana," tukasnya.

Perdebatan mengenai sistem eksekusi hukuman mati di Arab Saudi bukanlah hal baru. Namun, perdebatan itu kembali mencuat setelah hukuman mati yang menimpa Ruyati. Berdasarkan data Migrant Care, Ruyati merupakan orang ke-28 yang dipancung pada tahun ini di negeri yang banyak disebut menganut sistem hukum ultrakonservatif itu.

Pemerintah Indonesia mengecam keras hukuman mati itu. Pasalnya, informasi mengenai eksekusi hukuman tersebut sebelumnya tidak diberitahukan kepada KBRI di Arab Saudi.  Pihak Arab Saudi memberi tahu setelah eksekusi selesai. Bahkan, keluarga Ruyati pun baru diberi tahu sehari setelah eksekusi dilakukan.

"Saya sudah 13 tahun di sana, memang sering eksekusi itu tidak diberitahukan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kita tidak bisa mengintervensi kedaulatan hukum sebuah negara. Yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk membenahi hak-hak atas TKI dan keselamatan mereka semua, di samping terus membangun kerja sama dengan negara bersangkutan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya nanti," papar Hidayat. 

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Besok Uang Diyat Darsem Dibayar

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menyerahkan uang diyat atau kompensasi hukuman mati bagi Darsem binti Daud, TKI yang dipidana mati di Arab Saudi, Sabtu (25/6/2011) pukul 11.00 waktu setempat. Uang diyat senilai Rp 4,7 miliar tersebut diambil dari anggaran Kementerian Luar Negeri.

Marty mengatakan hal itu setelah berbicara dengan tim khusus yang menangani kasus Darsem. "Insya Allah (uang diyat) akan diberikan kepada keluarga (korban)," kata Marty kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.

Marty menambahkan, setelah uang tersebut diserahkan, Darsem tak otomatis terbebas dari vonis mati. Pengampunan itu harus dikukuhkan oleh Raja Arab Saudi, Abdullah.

Darsem terancam hukuman mati di pengadilan Arab Saudi, setelah divonis bersalah membunuh majikan prianya. Di pengadilan, Darsem membela diri bahwa dia terpaksa membunuh karena akan diperkosa. Vonis mati dijatuhi pada Januari 2011.

Batas waktu pembayaran uang diyat jatuh pada 7 Juli 2011. Namun, menurut Marty, pemerintah harus segera membayarkan uang diyat tersebut. Berkaca dari kasus eksekusi mati terhadap Ruyati binti Satubino (54), Menlu berniat mempercepat pelunasan uang diyat.

"Kami khawatir, deadline langkah-langkahnya lebih awal dari itu," kata Marty di gedung DPR beberapa waktu lalu.

Cukup mengetahui
untuk membuat padat, memotong informasi pilihan di atas faktor ketakutan. Jika Anda menerapkan apa yang baru saja belajar tentang
, Anda seharusnya tidak perlu khawatir.

Kepala Daerah Jangan Pimpin Parpol

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.

SUNGAI RAYA, KOMPAS.com  - Gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya sebaiknya tidak perlu lagi menjabat sebagai pimpinan partai politik di daerah. Dalam era otonomi yang kewenangannya makin besar di daerah, waktu dan perhatian kepala daerah amat diperlukan oleh masyarakat.

Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan wacana itu kini sedang dibahas pemerintah pusat. "Wacana itu bergulir karena kami melihat tanggungjawab kepala daerah semakin besar paska otonomi daerah. Jika ditambah dengan tanggungjawab sebagai pimpinan partai politik, tentu akan semakin berat padahal masyarakat sangat membutuhkan mereka," ujar Gamawan.

Pernyataan ini diungkapkan Mendagri, Jumat (24/6/2011) usai membuka rapat kerja nasional VII dan musyawarah nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Gamawan mengatakan, wacana tentang kepala daerah yang tak memimpin parpol muncul semata-mata untuk menjaga proses berjalannya tugas-tugas kepala daerah. "Jadi mungkin partai politik harus ikhlas kalau kadernya sudah duduk jadi kepala daerah berarti sudah jadi milik masyarakat, bukan partai lagi. Kepala daerah mungkin tinggal jadi dewan penasihat atau dewan pembina," kata Gamawan.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Lerai Perkelahian, Briptu Eko Tewas

Jika Anda sungguh-sungguh tertarik untuk mengetahui tentang
, Anda harus berpikir melampaui dasar-dasar. Artikel informatif mengambil melihat lebih dekat hal yang perlu Anda ketahui tentang
.

BADUNG, KOMPAS.com " Briptu Kadek Eko Susanto, anggota Polsek Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, tewas gara-gara melerai perkelahian sepasang kekasih, Rabu (22/6/2011) malam.

Briptu Eko meregang nyawa setelah dikeroyok dan ditikam tiga laki-laki kekar di kamar kosnya, di Desa Gulingan, Mengwi, Badung.

Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.

Kapolres Badung, Ajun Komisaris Besar Dwi Suseno, saat memberi keterangan kepada wartawan, Kamis (23/6/2011), menjelaskan, kejadian ini bermula dari pertengkaran sepasang kekasih yang tak lain adalah tetangga kos Eko. Merasa terganggu dengan percekcokan di kamar sebelahnya, Briptu Eko berniat meleraikan mereka secara baik-baik.

"Sikap baik korban justru ditanggapi dingin oleh pelaku. Pelaku pun marah-marah sama korban," kata Dwi Suseno. Setelah dilerai oleh Briptu Eko, kedua pasangan kekasih tersebut akhirnya bersikap tenang. Briptu Eko pun lantas kembali ke kamarnya.

Namun, si laki-laki yang terlibat cekcok rupanya tak terima dengan tindakan yang dilakukan Briptu Eko. Ia lalu mendatangi kamarnya bersama dua temannya. Di dalam kamar, mereka bertiga memukuli Briptu Eko secara membabi buta hingga babak belur.

Tak puas sampai di situ, salah satu pelaku yang membawa senjata tajam menusuk dada Briptu Eko hingga terkapar bersimbah darah. Setelah mengetahui korban tewas, ketiga pelaku menyeretnya ke kamar mandi dan langsung melarikan diri. Jenazah korban kemudian ditemukan oleh adiknya.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Protes Kasus Ruyati, SBY Surati Raja Saudi

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah apa yang Anda tahu tentang
akurat? Perhatikan paragraf berikut dan membandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru di
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya tengah menyiapkan surat yang akan ditujukan kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud. Isi surat tersebut, di antaranya, Presiden, selaku kepala negara Indonesia, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan protes keras atas eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia, Ruyati binti Satubi (54), yang dilakukan tanpa memberitahukan KBRI di Arab Saudi.

"Eksekusi terhadap almarhumah Ruyati menabrak kelaziman, norma, dan tata krama internasional," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Namun, pada surat tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa terima kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah membebaskan 316 warga negara Indonesia yang bermasalah tanpa syarat. Pembebasan tersebut diberikan pada tanggal 13 April 2011 atas permintaan Pemerintah Indonesia. Saat itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar bertemu dengan sejumlah pejabat di Arab Saudi.Biaya pemulangan 316 WNI yang semuanya tenaga kerja Indonesia itu ditanggung Pemerintah Arab Saudi. Saat ini sudah ada 190 orang yang dipulangkan, sedangkan yang lainnya masih dalam proses.

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

"Saya tentu atas nama negara dan pemerintah mengucapkan terima kasih atas diluluskannya permintaan kami," kata Presiden.

Selain itu, pada surat tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Saudi dalam keadaan baik di luar kasus-kasus dan persoalan ketenagakerjaan.

Pada jumpa pers yang disiarkan langsung beberapa televisi nasional tersebut, Presiden juga meminta para TKI selalu memahami dan mematuhi sistem hukum dan adat istiadat di negara penempatan, seperti di Arab Saudi, Malaysia, China, dan Singapura. Presiden juga mengaku sering mendapatkan permintaan pengampunan hukuman mati dari negara sahabat, baik langsung, tak langsung, tertulis, maupun tak tertulis. Permintaan tersebut misalnya datang dari Perancis, Brasil, dan Australia.

"Jawaban saya, supremasi hukum di atas segalanya. Hampir semua permintaan pembebasan hukuman mati saya tolak. Ini demi keadilan. Bila negara lain memberlakukan hukuman mati, mengapa negara kita memberikan pembebasan pengampunan," kata Presiden. 

Bila kata mendapat sekitar tentang perintah Anda fakta
, orang lain yang perlu tahu tentang
akan mulai aktif mencari Anda.