JAKARTA, KOMPAS.com - Adhie M Massardi, juru bicara mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid menilai, keengganan Seskab Dipo Alam untuk minta maaf dan meralat ucapannya, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengambil tindakan apapun terhadap pembantunya yang bikin hubungan istana dengan pers, khususnya TV One dan Metro TV memanas, karena Presiden memang menjadi bagian penting dari kemelut ini. Most of this information comes straight from the mobil keluarga ideal terbaik indonesia pros. Careful reading to the end virtually guarantees that you'll know what they know.
"Dipo Alam tidak sepenuhnya salah," ujar Adhie di Jakarta, Senin (28/2/2011). Menurut Adhie, hanya ada dua kemungkinan mengapa Dipo berani menantang media dengan mengeluarkan instruksi (lisan) agar pemerintah memboikot media yang beritanya selalu kritis terhadap pemerintah. Pertama, Dipo Alam berkata begitu atas perintah Presiden. Kedua, bisa jadi idenya memang dari Dipo Alam, tapi Presiden menyetujui gagasan untuk memboikot media itu. "Sebab tak mungkin pernyataan dari jajaran kabinet, apalagi yang krusial seperti yang diucapkan Dipo, keluar tanpa sepengetahuan Presiden, atau tanpa seizin Presiden. Sebab, bagaimana pun juga, suara jajaran kabinet merepresentasikan pemerintah, dan mencerminkan sikap Presiden. Karena itu, apa pun yang terjadi, Presiden harus bertanggung jawab, karena kita menganut sistem Presidensiil," ujarnya.
"Dipo Alam tidak sepenuhnya salah," ujar Adhie di Jakarta, Senin (28/2/2011). Menurut Adhie, hanya ada dua kemungkinan mengapa Dipo berani menantang media dengan mengeluarkan instruksi (lisan) agar pemerintah memboikot media yang beritanya selalu kritis terhadap pemerintah. Pertama, Dipo Alam berkata begitu atas perintah Presiden. Kedua, bisa jadi idenya memang dari Dipo Alam, tapi Presiden menyetujui gagasan untuk memboikot media itu. "Sebab tak mungkin pernyataan dari jajaran kabinet, apalagi yang krusial seperti yang diucapkan Dipo, keluar tanpa sepengetahuan Presiden, atau tanpa seizin Presiden. Sebab, bagaimana pun juga, suara jajaran kabinet merepresentasikan pemerintah, dan mencerminkan sikap Presiden. Karena itu, apa pun yang terjadi, Presiden harus bertanggung jawab, karena kita menganut sistem Presidensiil," ujarnya.