JAKARTA, KOMPAS.com " Unsur pimpinan DPR akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat konsultasi terkait dengan penolakan kehadiran unsur pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dalam rapat Komisi III DPR. Rapat konsultasi juga akan mengundang Ketua Komisi III DPR Benny K Harman serta unsur pimpinan setiap fraksi. Demikian disampaikan unsur pimpinan DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, pada jumpa pers di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/2/2011). "Kami akan menjadwalkan untuk mencari jalan tengah. Kami bertemu Pak Busyro. Kami akan mengundang pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi untuk rapat konsultasi," katanya. Rapat konsultasi tersebut, Priyo melanjutkan, akan berlangsung secara tertutup. See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
"Pimpinan Dewan berikhtiar rapat konsultasi informal. Teman-teman pers jangan mendengarkan. Tujuannya untuk mencari jalan tengah yang cooling down," katanya. Priyo juga mengatakan, unsur pimpinan DPR telah menerima surat dari Komisi III terkait dengan penolakan Bibit dan Chandra. Namun, unsur pimpinan belum akan membawa pernyataan Komisi III tersebut ke dalam rapat paripurna. "Menurut penjelasan Komisi III karena soal silang sengkarut deponeering, ada anggapan bahwa deponeering mengesampingkan penuntutan perkara, oleh karena itu dianggap masih dalam wilayah abu-abu posisi Bibit-Chandra," ucap Priyo. Unsur pimpinan DPR, menurut Priyo, telah melakukan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut. Penolakan kehadiran Bibit dan Chandra, kata Priyo, bukan hal baru. "Malah komisi lain ada yang meminta pulang menteri dan pejabat lain, tetapi tidak dipersoalkan karena itu masuk dalam yurisdiksi dan hak konstitusional anggota Dewan," tuturnya.
"Pimpinan Dewan berikhtiar rapat konsultasi informal. Teman-teman pers jangan mendengarkan. Tujuannya untuk mencari jalan tengah yang cooling down," katanya. Priyo juga mengatakan, unsur pimpinan DPR telah menerima surat dari Komisi III terkait dengan penolakan Bibit dan Chandra. Namun, unsur pimpinan belum akan membawa pernyataan Komisi III tersebut ke dalam rapat paripurna. "Menurut penjelasan Komisi III karena soal silang sengkarut deponeering, ada anggapan bahwa deponeering mengesampingkan penuntutan perkara, oleh karena itu dianggap masih dalam wilayah abu-abu posisi Bibit-Chandra," ucap Priyo. Unsur pimpinan DPR, menurut Priyo, telah melakukan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut. Penolakan kehadiran Bibit dan Chandra, kata Priyo, bukan hal baru. "Malah komisi lain ada yang meminta pulang menteri dan pejabat lain, tetapi tidak dipersoalkan karena itu masuk dalam yurisdiksi dan hak konstitusional anggota Dewan," tuturnya.
No comments:
Post a Comment