JAKARTA, KOMPAS.com - Tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) untuk pengentasan kemiskinan dinilai masih mencewakan. Padahal, sudah banyak instrumen, prosedur, dan kelembagaan untuk menjamin agar tata kelola pemerintahan berjalan baik. "Sekian banyak instrumen, prosedur, dan lembaga untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan yang baik untuk publik. Namun, hasilnya mengecewakan. Lalu apa yang salah," papar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Prof Pratikno padaseminar nasional "Korupsi yang Memiskinkan" yang digelar Harian Kompas di Hotel Santika,Jakarta, Senin (21/2/2011). Knowledge can give you a real advantage. To make sure you're fully informed about mobil keluarga ideal terbaik indonesia, keep reading.
Menurut Pratikno, selama ini yang dilakukan pemerintah hanya sebuah prosedur, dan belum menyentuh pada akar masalah."Instrumen terus diciptakan, akan tetapi tidak ada perbaikan keadaan. Sikap optimismenya, hal ini dikatakan masih awal. Dari sisi pesismenya, terjadi pencanggihan dalam tindakan atau proses pembiasaan dalam perilaku," jelas Pratikno. Menurut Praktino, yang terjadi justru kebuntuan terus meningkat. "Akhirnya, birokrasi bekerja untuk bagaimana menyiasatinya. Selanjutnya yang terjadi bukan kontrol dan saling mengimbangi, melainkan kolusi. "Pencanggihan yang terjadi sekarang ini seperti teater. Sandiwaranya justru mengerukcadangan sumber negara. Oleh karena itu, demokrasi dan penegakan hukum pun seperti sandiwara," demikian Pratikno. Sesi kedua ini, selain Praktino menjadi pembicara, juga pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparina dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, dengan moderator A Prasetiantoko.
Menurut Pratikno, selama ini yang dilakukan pemerintah hanya sebuah prosedur, dan belum menyentuh pada akar masalah."Instrumen terus diciptakan, akan tetapi tidak ada perbaikan keadaan. Sikap optimismenya, hal ini dikatakan masih awal. Dari sisi pesismenya, terjadi pencanggihan dalam tindakan atau proses pembiasaan dalam perilaku," jelas Pratikno. Menurut Praktino, yang terjadi justru kebuntuan terus meningkat. "Akhirnya, birokrasi bekerja untuk bagaimana menyiasatinya. Selanjutnya yang terjadi bukan kontrol dan saling mengimbangi, melainkan kolusi. "Pencanggihan yang terjadi sekarang ini seperti teater. Sandiwaranya justru mengerukcadangan sumber negara. Oleh karena itu, demokrasi dan penegakan hukum pun seperti sandiwara," demikian Pratikno. Sesi kedua ini, selain Praktino menjadi pembicara, juga pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparina dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, dengan moderator A Prasetiantoko.
No comments:
Post a Comment