JAKARTA, KOMPAS.com " Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menanggapi positif informasi seputar pembahasan dan rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, yang salah satunya membahas mengenai keringanan hukuman dan atau pembebasan bersyarat bagi whistle blower. Menurut Patrialis, seorang pengungkap aib atau whistle blower harus merupakan orang bersih dan memang harus dilindungi. Untuk diketahui, gagasan awal revisi itu dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) pada Rabu, 16 Februari lalu, di kantor Sekretariat Satgas Jalan Veteran III, Jakarta Pusat. I trust that what you've read so far has been informative. The following section should go a long way toward clearing up any uncertainty that may remain.
"Kalau yang namanya whistle blower itu memang harus dilindungi, dan silakan LPSK mengajukan revisi ini juga ke Badan Legislasi di DPR. Kalau enggak buat apa ada whistle blower, tapi harus orang yang bersih," tutur Patrialis di Kantor Bappenas, Jumat (18/02/2011). Patrialis juga menambahkan tidak dibenarkan jika ada orang yang terlibat dalam sebuah kasus tapi dibebaskan karena menjadi seorang whistle blower. Selain, harus bersih whistle blower juga memang merupakan orang dalam institusi yang bermasalah sehingga kompeten dimintai keterangan. "Whistle blower itu orang yang memang ada di institusi itu dan dia bersih. Jadi, dia dilindungi. Jabatannya tidak dicopot, dan dia tidak dipindahkan ke daerah lain yang terpencil. Lalu, dia tidak dikucilkan karena membongkar kasus. Kalau dia bebas tapi sebenarnya terlibat di situ (kasus), berarti dia ingin meringankan dirinya, itu tidak benar," tegas Patrialis. Ketika disinggung seputar terpidana mafia pajak Gayus, yang juga dianggap pengungkap aib dalam kasus wajib pajak 151 perusahaan, Patrialis enggan berkomentar banyak. "Gayus termasuk whistle blower atau bukan saya enggak mau komentar itu. Kita bicara masalah pribadi orang agak repot," ujarnya.
"Kalau yang namanya whistle blower itu memang harus dilindungi, dan silakan LPSK mengajukan revisi ini juga ke Badan Legislasi di DPR. Kalau enggak buat apa ada whistle blower, tapi harus orang yang bersih," tutur Patrialis di Kantor Bappenas, Jumat (18/02/2011). Patrialis juga menambahkan tidak dibenarkan jika ada orang yang terlibat dalam sebuah kasus tapi dibebaskan karena menjadi seorang whistle blower. Selain, harus bersih whistle blower juga memang merupakan orang dalam institusi yang bermasalah sehingga kompeten dimintai keterangan. "Whistle blower itu orang yang memang ada di institusi itu dan dia bersih. Jadi, dia dilindungi. Jabatannya tidak dicopot, dan dia tidak dipindahkan ke daerah lain yang terpencil. Lalu, dia tidak dikucilkan karena membongkar kasus. Kalau dia bebas tapi sebenarnya terlibat di situ (kasus), berarti dia ingin meringankan dirinya, itu tidak benar," tegas Patrialis. Ketika disinggung seputar terpidana mafia pajak Gayus, yang juga dianggap pengungkap aib dalam kasus wajib pajak 151 perusahaan, Patrialis enggan berkomentar banyak. "Gayus termasuk whistle blower atau bukan saya enggak mau komentar itu. Kita bicara masalah pribadi orang agak repot," ujarnya.
No comments:
Post a Comment