JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua DPR Marzuki Alie dinilai telah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan warisan dari anggota Dewan periode 2004-2009. Mantan Ketua Tim Pengarah Penyusunan Grand Design Kompleks Parlemen RI Darul Siska mengatakan, Marzuki telah memfitnah karena Dewan periode lalu sama sekali tak pernah merekomendasikan pembangunan gedung baru. "Menurut saya, ada pembohongan publik. Kalau dikatakan ini warisan, dari mana? Kami tak pernah merekomendasikan gedung. DPR periode lalu itu melakukan proses kajian untuk grand design Gedung DPR," katanya di Gedung DPR, Senin (4/4/2011). Pada periode lalu, menurut mantan politisi Golkar ini, DPR membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI pada Februari 2006. Tim ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945. Khusus bidang sistem pendukung, tim menyepakati rencana penyelenggaraan Sayembara Grand Design Kompleks Parlemen RI, bukan rencana pembangunan gedung baru. Anggota DPR Eva Kusuma Sundari, yang dalam periode lalu juga tergabung dalam tim ini, menegaskan bahwa tim dibentuk untuk membicarakan rencana sayembara grand design kompleks parlemen meliputi pelebaran kompleks parlemen yang sekarang ke arah Manggala Wana Bhakti hingga kompleks Taman Ria Senayan dan TVRI, bukan semata-mata pembangunan gedung baru. "Nah, sekarang tiba-tiba ada gedung dengan biaya yang sama (dengan anggaran untuk kompleks keseluruhan). Ini ada pembelokan rencana dari awal. Ada sedikit fitnah seolah-olah kita minta mereka menjalankan skenario yang kita jalankan dulu," ungkap politisi PDI Perjuangan ini. Marzuki ditantang Hal serupa juga disampaikan mantan anggota DPR 2004-2009 Alvin Lie, yang juga ikut duduk dalam tim. Politisi PAN ini mengatakan bingung dengan pernyataan Marzuki Alie. Oleh karena itu, dia menantang Marzuki untuk membuktikan ucapannya tersebut dengan dokumen dan saksi-saksi yang lengkap. "Kami ingin tahu Ketua DPR tanggapannya apa, silakan menunjukkan dalam forum apa DPR lalu mengesahkan pembangunan gedung, dokumentasinya apa? Kalau memang ada, kita kejar Ketua DPR yang lalu. Kalau tak ada, Ketua DPR sekarang telah melakukan pembohongan publik. Ketua ini sengaja melakukan pembohongan publik atau disesatkan dengan informasi-informasi yang tak benar dari Setjen," tambahnya. Warisan DPR lama Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Pada Jumat, 1 April 2011, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, anggota DPR periode 2009-2014 hanya melanjutkan keputusan dari Dewan periode lalu tentang pembangunan gedung baru DPR. "Lah, kalian ini enggak denger-denger. Saya sudah ngomong berkali-kali. Kita itu masuk (jadi anggota Dewan), (ide) gedung sudah selesai. Anggaran sudah ada, kita tinggal tender. Januari 2010 kalau saya mau melakukan itu, itu sudah tender, justru saya yang mau melakukan maka kita teliti ulang, kita kaji dulu. Paham enggak? Berkali-kali saya ngomong. Tapi masih muter-muter aja, bolak-balik seolah-olah yang mengerjakan itu DPR sekarang, itu DPR masa lalu," katanya di Gedung DPR. Menurut politisi Demokrat ini, ketika dirinya masuk sebagai anggota Dewan pada 2009, desain gedung baru sudah jadi. Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan balik ketika masyarakat mempertanyakan alasan DPR tidak menempuh jalur sayembara untuk desain gedung baru DPR. Pada akhir 2009, Marzuki mengatakan, anggaran gedung baru sudah ditentukan Rp 1,8 triliun. Namun, dia mengaku menolaknya dan merekomendasikan Setjen DPR untuk melakukan kajian ulang terkait rencana strategis DPR yang memuat rekomendasi pembangunan gedung baru. Selain itu, Marzuki mengaku merasa butuh melakukan sinkronisasi dengan MPR dan DPD. "Ayo kita buat kajian lagi, kajian terkait Renstra DPR. Renstra DPR dibuat mengingat kondisi DPR sekarang agar ditemukan bagaimana maunya. Nah, akhirnya diputuskan gedung DPR diperlukan. Saya itu justru sangat hati-hati," tambahnya. Mengenai pagu biaya dan desain, Marzuki meminta publik mempertanyakannya kepada Dewan periode lalu. Dewan periode ini juga tidak memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban DPR periode lalu jika memang dinilai tak tepat. "Tanya DPR yang dulu. Kalau uang sudah keluar gimana dan semua sudah kesepakatan desain mengambar ini. Bagaimana cara DPR meminta pertanggungjawaban? DPR, kan, lembaga politik yang berlaku lima tahun, bukan mengurusi masa lalu. Fungsi DPR, kan, pengawasan, legislasi, anggaran. Ini lembaga politik, bukan lembaga hukum," katanya. "DPR periode sekarang uang belum dikeluarin, tender aja belum. Apa yang mau dikeluarin? Baru konsultan perencana, desain, itu sudah mengeluarkan uang. Jadi (oleh DPR) yang lalu. DPR sudah terima ini anggaran dan perencanaannya tinggal kita jalan," ujar Marzuki. Baca juga: DPR Dinilai Selewengkan Aspirasi Rakyat
Pada Jumat, 1 April 2011, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, anggota DPR periode 2009-2014 hanya melanjutkan keputusan dari Dewan periode lalu tentang pembangunan gedung baru DPR. "Lah, kalian ini enggak denger-denger. Saya sudah ngomong berkali-kali. Kita itu masuk (jadi anggota Dewan), (ide) gedung sudah selesai. Anggaran sudah ada, kita tinggal tender. Januari 2010 kalau saya mau melakukan itu, itu sudah tender, justru saya yang mau melakukan maka kita teliti ulang, kita kaji dulu. Paham enggak? Berkali-kali saya ngomong. Tapi masih muter-muter aja, bolak-balik seolah-olah yang mengerjakan itu DPR sekarang, itu DPR masa lalu," katanya di Gedung DPR. Menurut politisi Demokrat ini, ketika dirinya masuk sebagai anggota Dewan pada 2009, desain gedung baru sudah jadi. Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan balik ketika masyarakat mempertanyakan alasan DPR tidak menempuh jalur sayembara untuk desain gedung baru DPR. Pada akhir 2009, Marzuki mengatakan, anggaran gedung baru sudah ditentukan Rp 1,8 triliun. Namun, dia mengaku menolaknya dan merekomendasikan Setjen DPR untuk melakukan kajian ulang terkait rencana strategis DPR yang memuat rekomendasi pembangunan gedung baru. Selain itu, Marzuki mengaku merasa butuh melakukan sinkronisasi dengan MPR dan DPD. "Ayo kita buat kajian lagi, kajian terkait Renstra DPR. Renstra DPR dibuat mengingat kondisi DPR sekarang agar ditemukan bagaimana maunya. Nah, akhirnya diputuskan gedung DPR diperlukan. Saya itu justru sangat hati-hati," tambahnya. Mengenai pagu biaya dan desain, Marzuki meminta publik mempertanyakannya kepada Dewan periode lalu. Dewan periode ini juga tidak memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban DPR periode lalu jika memang dinilai tak tepat. "Tanya DPR yang dulu. Kalau uang sudah keluar gimana dan semua sudah kesepakatan desain mengambar ini. Bagaimana cara DPR meminta pertanggungjawaban? DPR, kan, lembaga politik yang berlaku lima tahun, bukan mengurusi masa lalu. Fungsi DPR, kan, pengawasan, legislasi, anggaran. Ini lembaga politik, bukan lembaga hukum," katanya. "DPR periode sekarang uang belum dikeluarin, tender aja belum. Apa yang mau dikeluarin? Baru konsultan perencana, desain, itu sudah mengeluarkan uang. Jadi (oleh DPR) yang lalu. DPR sudah terima ini anggaran dan perencanaannya tinggal kita jalan," ujar Marzuki. Baca juga: DPR Dinilai Selewengkan Aspirasi Rakyat
No comments:
Post a Comment