2011.4.3. Icha Rastika. Soal Gedung, LSM Somasi DPR JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi APBN (Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara) untuk Kesejahteraan rakyat melayangkan somasi kepada pimpinan DPR terkait rencana parlemen membangun gedung baru dengan anggaran Rp 1,138 triliun. Mereka menuntut agar dalam waktu paling lama tujuh hari DPR memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan gedung, membatalkan proses tender, dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. "Dengan ini kami mensomasi Pimpinan DPR, Ketua, Wakil Ketua Beserta Seluruh Anggota Badan Urusan Rumah Tangga, Presiden, Menteri Keuangan, dan Pimpinan Fraksi DPR," ujar anggota Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, Ridwan Darmawan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/4/2011). Ridwan melanjutkan, jika tidak ada itikad baik dari DPR untuk melaksanakan somasi, sejumlah LSM tersebut akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Berupa gugatan warga negara dan legal standing terhadap pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan pihak lain yang bertanggung jawab secara hukum," ujarnya. Seusai jumpa pers, koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menambahkan, mereka yakin menang jika gugatan hukum terhadap DPR dilayangkan. Namun, sebelum mengugat, sejumlah LSM itu sengaja melayangkan somasi sebagai peringatan untuk melihat keseriusan anggota dewan yang mengaku menolak rencana pembangunan. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
"Karena kan banyak anggota dewan menolak di publik. Ini serius enggak mereka menolak, nanti ada surat ke kita, di situ keseriusan mereka kila lihat, jangan statement saja. Kalau mereka menjawab somasi kita serius, enggak jadi digugat," papar Ucok. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat adalah Fitra, Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (Prakarsa), Perkumpulan Inisiatif, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung baru dengan anggaran Rp 1,138 triliun. Anggaran tersebut, menurut sejumlah LSM merupakan anggaran multi year yang menggunakan anggaran belanja negara selama dua tahun. "Anggaran 2010 sebesar Rp 383 miliar, dan 2011 APBN sebesar Rp 800 miliar, jadi total Rp 1,1 triliun," kata Ucok. Rencana pembangunan gedung ini kemudian menuai kontroversi karena dinilai memboroskan anggaran negara. Sejumlah suara penolakan terdengar baik dari para aktivis maupun para akademisi. Sejumlah fraksi di DPR juga mulai menyatakan ketidaksetujuannya. Hanya Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan PKB yang mendukung rencana pembangunan. Baca juga Priyo, dari Buku, Gunung, hingga Perkutut
"Karena kan banyak anggota dewan menolak di publik. Ini serius enggak mereka menolak, nanti ada surat ke kita, di situ keseriusan mereka kila lihat, jangan statement saja. Kalau mereka menjawab somasi kita serius, enggak jadi digugat," papar Ucok. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat adalah Fitra, Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (Prakarsa), Perkumpulan Inisiatif, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung baru dengan anggaran Rp 1,138 triliun. Anggaran tersebut, menurut sejumlah LSM merupakan anggaran multi year yang menggunakan anggaran belanja negara selama dua tahun. "Anggaran 2010 sebesar Rp 383 miliar, dan 2011 APBN sebesar Rp 800 miliar, jadi total Rp 1,1 triliun," kata Ucok. Rencana pembangunan gedung ini kemudian menuai kontroversi karena dinilai memboroskan anggaran negara. Sejumlah suara penolakan terdengar baik dari para aktivis maupun para akademisi. Sejumlah fraksi di DPR juga mulai menyatakan ketidaksetujuannya. Hanya Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan PKB yang mendukung rencana pembangunan. Baca juga Priyo, dari Buku, Gunung, hingga Perkutut
No comments:
Post a Comment