JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Kamis (7/9/2011). Muhaimin akan ditanya,antara lain, tentangdugaan suap yang terjadi di kementeriannya. Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR, Rabu, di kompleks gedung MPR/DPR/DPDmenuturkan, agenda pertama pemanggilan Muhaimin terkait dugaan suap Rp 1,5 miliar untuk Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi tahun 2011 senilai Rp 500 miliar. Dalam kasus itu, Muhaimin telah beberapa kali disebut, antara lain, oleh Farhat Abbas, pengacara pengusaha Dharnawati, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, Muhaiminmenyangkal terkait kasus itu. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
Harusnya menteri tahu, paling tidak berusaha untuk tahu kasus itu, kata Ribka. Ribka juga mengaku kaget dengan anggaran Rp 500 miliar yang dimiliki Kemnakertrans dalam kasus ini. Pemberian anggaran itu diduga tidak melalui pembahasan di Badan AnggaranKomisi IX. Setahu saya Kemnakertranshanya dapat anggaran Rp 270 miliar. Saya tidak tahu dan tidak pernah membahas anggaran yang Rp 500 milliar itu, tutur Ribka. Jika pemberian anggaran Rp 500 miliar itutidak melalui badan anggaran komisi, lanjut Ribka, berarti telah ada pembunuhan terhadap hak budgeting Badan Anggaran Komisi IX. Ribka mengkritik kinerja Muhaimin selama ini. Menurut dia, Muhaiminkerap tak hadir ketika dipanggil DPR untuk membicarakan kasus-kasus yangmenimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Kasus Ruyati diminta datang tapi enggak datang. Tapi bicarakan APBNP gesit banget datang," ucapnya.
Harusnya menteri tahu, paling tidak berusaha untuk tahu kasus itu, kata Ribka. Ribka juga mengaku kaget dengan anggaran Rp 500 miliar yang dimiliki Kemnakertrans dalam kasus ini. Pemberian anggaran itu diduga tidak melalui pembahasan di Badan AnggaranKomisi IX. Setahu saya Kemnakertranshanya dapat anggaran Rp 270 miliar. Saya tidak tahu dan tidak pernah membahas anggaran yang Rp 500 milliar itu, tutur Ribka. Jika pemberian anggaran Rp 500 miliar itutidak melalui badan anggaran komisi, lanjut Ribka, berarti telah ada pembunuhan terhadap hak budgeting Badan Anggaran Komisi IX. Ribka mengkritik kinerja Muhaimin selama ini. Menurut dia, Muhaiminkerap tak hadir ketika dipanggil DPR untuk membicarakan kasus-kasus yangmenimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Kasus Ruyati diminta datang tapi enggak datang. Tapi bicarakan APBNP gesit banget datang," ucapnya.
No comments:
Post a Comment