JAKARTA, KOMPAS.com " Temuan adanya transaksi tidak wajar yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ditanggapi beragam. Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, menilai aneh karena PPATK hanya melaporkan transaksi rekening milik satu orang anggota parlemen saja. "Aneh saja, PPATK hanya melaporkan satu anggota DPR," katanya di Jakarta, Sabtu (17/9/2011). Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Menurut dia, PPATK memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh pejabat negara sehingga seharusnya PPATK tidak hanya melaporkan transaksi dalam rekening milik satu orang atau satu pejabat. Bukan hanya itu, pihak yang berwenang mendapatkan laporan dari PPATK adalah lembaga penegak hukum, baik kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga itulah yang kemudian menindaklanjuti temuan kejanggalan transaksi keuangan tersebut. Wa Ode sendiri mengaku tidak merasa transaksi tidak wajar itu dilaporkan untuk membidik dirinya. "Saya tidak akan narsis bahwa saya yang dibidik karena saya sendiri tidak punya transaksi yang tidak benar dalam rekening saya," tuturnya.
Menurut dia, PPATK memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh pejabat negara sehingga seharusnya PPATK tidak hanya melaporkan transaksi dalam rekening milik satu orang atau satu pejabat. Bukan hanya itu, pihak yang berwenang mendapatkan laporan dari PPATK adalah lembaga penegak hukum, baik kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga itulah yang kemudian menindaklanjuti temuan kejanggalan transaksi keuangan tersebut. Wa Ode sendiri mengaku tidak merasa transaksi tidak wajar itu dilaporkan untuk membidik dirinya. "Saya tidak akan narsis bahwa saya yang dibidik karena saya sendiri tidak punya transaksi yang tidak benar dalam rekening saya," tuturnya.
No comments:
Post a Comment