JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Yustisi yang kerap dilakukan pascaperayaan Idul Fitri oleh pemerintah daerah dipandang tidak efektif untuk menyelesaikan masalah arus urbanisasi. Kegagalan pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan serta infrastruktur yang baik di pedesaan dipandang sebagai salah satu pemicu terjadinya arus urbanisasi masyarakat pedesaan ke perkotaan.
"Operasi Yustisi hanya memberikan terapi kejut, tidak mungkin mengatasi masalah urbanisasi," ujar Kepala Lembaga Demograsi FE UI Sonny Harry B Harmadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (10/9/2011). Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
Dari waktu ke waktu, arus urbanisasi menunjukkan peningkatan signifikan. Data LD FEUI menunjukkan, pada 1970 persentasi masyarakat yang tinggal di perkotaan mencapai 17 persen. Namun, angka tersebut meningkat menjadi 50 persen pada 2010. Pengamat urbanisasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Wahyu Susilo, mendorong pemerintah untuk menuntaskan masalah urbanisasi. Pemerintah diminta lebih serius mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurutnya, pemerintah memandang program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagai program karikatif. Pelaksanaan beberapa program peningkatan kesejahteraan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dana transmigrasi, pembangunan kecamatan, hanya berjalan seadanya. Ia mencontohkan, dana transmigrasi yang dianggarkan Rp 500 miliar pada 2011 hanya terserap 50 miliar. "Kementerian sektoral seharusnya menjadikan ini sebagai program mainstream," kata Wahyu.
"Operasi Yustisi hanya memberikan terapi kejut, tidak mungkin mengatasi masalah urbanisasi," ujar Kepala Lembaga Demograsi FE UI Sonny Harry B Harmadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (10/9/2011). Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
Dari waktu ke waktu, arus urbanisasi menunjukkan peningkatan signifikan. Data LD FEUI menunjukkan, pada 1970 persentasi masyarakat yang tinggal di perkotaan mencapai 17 persen. Namun, angka tersebut meningkat menjadi 50 persen pada 2010. Pengamat urbanisasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Wahyu Susilo, mendorong pemerintah untuk menuntaskan masalah urbanisasi. Pemerintah diminta lebih serius mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurutnya, pemerintah memandang program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagai program karikatif. Pelaksanaan beberapa program peningkatan kesejahteraan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dana transmigrasi, pembangunan kecamatan, hanya berjalan seadanya. Ia mencontohkan, dana transmigrasi yang dianggarkan Rp 500 miliar pada 2011 hanya terserap 50 miliar. "Kementerian sektoral seharusnya menjadikan ini sebagai program mainstream," kata Wahyu.
No comments:
Post a Comment