JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Muladi, mengungkapkan keberatannya terkait pemberian remisi bagi tahanan koruptor dan teroris saat Lebaran. Menurutnya, dua bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya tidak diberikan kesempatan dulu untuk mendapatkan remisi. "Saya tidak setuju remisi pada dua jenis kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi. Saya kira untuk saat ini jangan diberi (remisi) dulu, walaupun itu hak ya. Remisi itu hak, hak kalau dia berkelakuan baik," ujar Muladi saat menghadiri Open House di kediaman Jusuf Kalla, Kamis (1/9/2011). Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
"Namun, kelakuan baik kan bisa diatur. Tidak ada orang yang dipenjara berkelakuan jelek, tetapi begitu keluar kembali lagi ke masalah mental. Itu sanksi pada suatu kejahatan luar biasa serta menghancurkan harkat dan martabat bangsa ini," sambungnya. Ia mencontohkan negara Amerika Serikat yang tidak dengan mudah memberikan remisi terhadap kejahatan terorisme dan korupsi."Di negara lain seperti Amerika, kejahatan seperti itu tidak diberikan. Walaupun hanya 2/3 masa hukuman lepas, itu tidak ada. Kita harus tegas. Kalau tidak, maka kita tidak konsisten dengan pernyataan kita. Itu yang jadi masalah," ucap Muladi. Ia mendorong agar aturan mengenai remisi terhadap koruptor direvisi kembali. Bahkan, ia mengusulkan mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika masih saja memberikan remisi untuk koruptor dan teroris. "Aturan remisi koruptor harus diubah. Itu kan hanya keputusan menteri, peraturan pemerintah. UU tentang remisi ada, tetapi ketentuan umumnya saja, tidak sampai detail. Menterinya dicopot kalau masih memberi remisi. Namun, yang penting, Presiden memerintahkan kalau dia betul-betul perang anti-korupsi, tidak hanya di mulut," ucapnya.
"Namun, kelakuan baik kan bisa diatur. Tidak ada orang yang dipenjara berkelakuan jelek, tetapi begitu keluar kembali lagi ke masalah mental. Itu sanksi pada suatu kejahatan luar biasa serta menghancurkan harkat dan martabat bangsa ini," sambungnya. Ia mencontohkan negara Amerika Serikat yang tidak dengan mudah memberikan remisi terhadap kejahatan terorisme dan korupsi."Di negara lain seperti Amerika, kejahatan seperti itu tidak diberikan. Walaupun hanya 2/3 masa hukuman lepas, itu tidak ada. Kita harus tegas. Kalau tidak, maka kita tidak konsisten dengan pernyataan kita. Itu yang jadi masalah," ucap Muladi. Ia mendorong agar aturan mengenai remisi terhadap koruptor direvisi kembali. Bahkan, ia mengusulkan mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika masih saja memberikan remisi untuk koruptor dan teroris. "Aturan remisi koruptor harus diubah. Itu kan hanya keputusan menteri, peraturan pemerintah. UU tentang remisi ada, tetapi ketentuan umumnya saja, tidak sampai detail. Menterinya dicopot kalau masih memberi remisi. Namun, yang penting, Presiden memerintahkan kalau dia betul-betul perang anti-korupsi, tidak hanya di mulut," ucapnya.
No comments:
Post a Comment