JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengambil keputusan jika memang ingin melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. "Saya kira reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi, seharusnya Presiden berani mengambil sebuah keputusan seandainya Beliau melihat bahwa visi anggota kabinet, dan masalah-masalah pribadi anggota kabinet yang tidak bisa mendukung misi seorang Presiden untuk lima tahun ke depan," ujar Tjahjo, di Jakarta, Jumat (16/9/2011). Dalam mengambil keputusan tersebut, menurutnya, Presiden sebaiknya tidak tersandera dengan partai-partai politik yang ada. Ia berpendapat, jika memang ada menteri-menteri yang tidak sesuai dengan program kerja kabinet, Presiden selaku pemimpin negara harus mengambil keputusan tegas agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
"Tetapi yang pasti, saya kira itu (reshuffle) adalah hak Beliau. Dan saya kira Presiden punya hak dan harus lebih berani, dong," kata Tjahjo. Tjahjo menambahkan, reshuffle merupakan kebutuhan seorang Presiden yang harus dicermati secara serius dalam menjalankan program kerja pemerintah. "Tidak harus menunggu. karena yang menjadi permasalahan janji seorang Presiden kampanye adalah menjadi program kerja pemerintah. Dan janji itu adalah utang politik Presiden kepada masyarakatnya, yang dijabarkan oleh seluruh anggota kabinetnya. Nah, kalau jangka pendek setahun dua tahun dianggap tidak mampu secara optimal ya harusnya Presiden berani untuk mengganti," kata Tjahjo. Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, pada Kamis kemarin, mengatakan, Presiden SBY telah melakukan langkah-langkah internal terhadap menteri-menterinya yang diduga terlibat praktik korupsi.Menurutnya, Presiden SBY kini mengingkan perubahan terhadap kabinetnya karena terkait kasus tersebut. "Tekanan terhadap pemerintah di tiga tahun yang tersisa agar bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, adalah pesan politik moral yang terima Presiden dengan dua telinga lebar-lebar. Itu semua dorongan, sokongan. Ini akan membawa sejumlah implikasi penting dan kinerja kabinet," kata Daniel, di Istana Negara, Jakarta.
"Tetapi yang pasti, saya kira itu (reshuffle) adalah hak Beliau. Dan saya kira Presiden punya hak dan harus lebih berani, dong," kata Tjahjo. Tjahjo menambahkan, reshuffle merupakan kebutuhan seorang Presiden yang harus dicermati secara serius dalam menjalankan program kerja pemerintah. "Tidak harus menunggu. karena yang menjadi permasalahan janji seorang Presiden kampanye adalah menjadi program kerja pemerintah. Dan janji itu adalah utang politik Presiden kepada masyarakatnya, yang dijabarkan oleh seluruh anggota kabinetnya. Nah, kalau jangka pendek setahun dua tahun dianggap tidak mampu secara optimal ya harusnya Presiden berani untuk mengganti," kata Tjahjo. Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, pada Kamis kemarin, mengatakan, Presiden SBY telah melakukan langkah-langkah internal terhadap menteri-menterinya yang diduga terlibat praktik korupsi.Menurutnya, Presiden SBY kini mengingkan perubahan terhadap kabinetnya karena terkait kasus tersebut. "Tekanan terhadap pemerintah di tiga tahun yang tersisa agar bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, adalah pesan politik moral yang terima Presiden dengan dua telinga lebar-lebar. Itu semua dorongan, sokongan. Ini akan membawa sejumlah implikasi penting dan kinerja kabinet," kata Daniel, di Istana Negara, Jakarta.
No comments:
Post a Comment