JAKARTA, KOMPAS.com " Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, DPR harus transparan terkait seluruh penggunaan dana dalam proses pembangunan gedung DPR yang baru. Menurut Ray, sampai saat ini DPR belum memberi penjelasan tentang asal usul dana untuk pengadaan jasa konsultasi yang menghabiskan anggaran hingga Rp 14,5 miliar. Sampai saat ini mereka (DPR) telah menghabiskan dana untuk proses pengadaan jasa konsultasi sebesar Rp 14,5 miliar. Tapi, kami tidak tahu apakah dana tersebut valid atau tidak karena mereka tidak melakukannya secara transparan, tutur Ray kepada wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/3/2011). Semakin banyak informasi otentik tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Baca terus untuk fakta Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
Ray mengatakan, permintaan proses transparansi tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi yang sering terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Publik kan tidak tahu dari mana dana itu berasal. Kami hanya mencegah agar tidak ada praktik-praktik korupsi dalam pengunaan dana tersebut, katanya. Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengemukakan, dari segi regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, proyek bernilai di atas Rp 50 juta harus dilakukan melalui tender terbuka, seperti terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Ketika DPR bilang ada Rp 14,5 miliar, tidak dijelaskan dananya untuk apa. Kalau dana itu melalui proses penunjukan langsung, jelas menyalahi Keppres, kata Salang. KPK sendiri mencatat hingga akhir tahun 2010 telah menangani 196 kasus korupsi, 86 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari 86 kasus tersebut, praktik korupsi dilakukan dengan menggunakan modus penunjukan langsung dan penggelembungan (mark up) anggaran.
Ray mengatakan, permintaan proses transparansi tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi yang sering terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Publik kan tidak tahu dari mana dana itu berasal. Kami hanya mencegah agar tidak ada praktik-praktik korupsi dalam pengunaan dana tersebut, katanya. Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengemukakan, dari segi regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, proyek bernilai di atas Rp 50 juta harus dilakukan melalui tender terbuka, seperti terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Ketika DPR bilang ada Rp 14,5 miliar, tidak dijelaskan dananya untuk apa. Kalau dana itu melalui proses penunjukan langsung, jelas menyalahi Keppres, kata Salang. KPK sendiri mencatat hingga akhir tahun 2010 telah menangani 196 kasus korupsi, 86 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari 86 kasus tersebut, praktik korupsi dilakukan dengan menggunakan modus penunjukan langsung dan penggelembungan (mark up) anggaran.
No comments:
Post a Comment