JAKARTA, KOMPAS.com- Selain DPR yang berencana membangun gedung dengan dana Rp 1,138 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengagendakan pembangunan gedung baru. Selama tujuh tahun berdiri, KPK tidak memiliki gedung sendiri. Gedung di bilangan Rasuna Said, Jakarta, yang ditempati KPK sekarang merupakan bangunan bekas sebuah bank. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, KPK memerlukan gedung yang desain bangunannya sesuai dengan keperluan KPK. Seperti memungkinkan adanya rumah tahanan yang menyatu dengan gedung. "Kita pernah minta, rencananya ada rumah tahanan," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2011). Menurut Johan, pada 2008 KPK pernah mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung selama dua tahun. Anggaran yang diajukan untuk pembangunan gedung baru dalam dua tahap tersebut senilai Rp 180 miliar. "Rp 90 miliar per tahun yang akan selesai dalam dua tahun," kata Johan. Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Sayangnya, kata Johan, pengajuan anggaran gedung baru KPK tersebut ditolak DPR. Anggaran pembangunan gedung KPK tidak dimasukkan dalam prioritas rencana pembangunan 2008-2009. "Menurut DPR, pembangunan gedung KPK bukan jadi skala prioritas. Katanya, tunjukkan prestasimu dulu," ungkap Johan. Menurut Johan, DPR menilai bahwa KPK masih dapat mempergunakan sejumlah gedung pemerintah yang tersedia. "Padahal pemerintah waktu itu sudah setuju (pembangunan gedung KPK)," ungkapnya. Johan menuturkan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK memerlukan gedung yang lebih luas, yang sesuai kapasitasnya dengan jumlah karyawan KPK. "Kapasitas gedung yang sekarang ini kan sebenarnya untuk 500 pegawai, sementara pegawai yang ada, 600 lebih," kata Johan. KPK menargetkan penambahan pegawai menjadi 1.000 orang pada 2011.Gedung KPK yang ada saat ini pun, kata Johan, tidak cukup menampung dokumen-dokumen dan alat bukti perkara korupsi. Dokumen perkara korupsi yang berpeti-peti itu, tersebar memenuhi sejumlah ruangan. "Apalagi kalau lagi memeriksa banyak saksi, bingung. Ruang pemeriksaan saksi cuma berapa," ungkapnya. Melihat perlunya pembangunan gedung, KPK akan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung untuk 2012. "Tapi bukan berarti tidak ada pembangunan gedung mengurangi kinerja kita. Kita tetap bersemangat kerja," tandas Johan.
Sayangnya, kata Johan, pengajuan anggaran gedung baru KPK tersebut ditolak DPR. Anggaran pembangunan gedung KPK tidak dimasukkan dalam prioritas rencana pembangunan 2008-2009. "Menurut DPR, pembangunan gedung KPK bukan jadi skala prioritas. Katanya, tunjukkan prestasimu dulu," ungkap Johan. Menurut Johan, DPR menilai bahwa KPK masih dapat mempergunakan sejumlah gedung pemerintah yang tersedia. "Padahal pemerintah waktu itu sudah setuju (pembangunan gedung KPK)," ungkapnya. Johan menuturkan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK memerlukan gedung yang lebih luas, yang sesuai kapasitasnya dengan jumlah karyawan KPK. "Kapasitas gedung yang sekarang ini kan sebenarnya untuk 500 pegawai, sementara pegawai yang ada, 600 lebih," kata Johan. KPK menargetkan penambahan pegawai menjadi 1.000 orang pada 2011.Gedung KPK yang ada saat ini pun, kata Johan, tidak cukup menampung dokumen-dokumen dan alat bukti perkara korupsi. Dokumen perkara korupsi yang berpeti-peti itu, tersebar memenuhi sejumlah ruangan. "Apalagi kalau lagi memeriksa banyak saksi, bingung. Ruang pemeriksaan saksi cuma berapa," ungkapnya. Melihat perlunya pembangunan gedung, KPK akan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung untuk 2012. "Tapi bukan berarti tidak ada pembangunan gedung mengurangi kinerja kita. Kita tetap bersemangat kerja," tandas Johan.
No comments:
Post a Comment