JAKARTA, KOMPAS.com " Gonjang-ganjing koalisi yang sempat memanas pasca- pengguliran hak angket kasus perpajakan kini sudah mulai mereda. Desakan yang sempat diserukan Partai Demokrat agar dua mitra koalisi, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, segera dievaluasi belum direalisasi. Dua partai itu menjadi pihak yang berseberangan dengan koalisi pemerintah yang menolak hak angket. Hingga kini, nasib keduanya masih aman. Bahkan, dalam pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pun partai koalisi sepakat untuk meperkuat komunikasi dan menyolidkan langkah bersama. Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, format koalisi pascahak angket, masih menunggu keputusan final Presiden SBY yang menjadi ketua koalisi. "Kita masih menunggu. Kalau dalam pertemuan kemarin (pertemuan Setgab), setiap yang hadir semuanya masih menunggu keputusan akhir dari ketua koalisi (Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat)," kata Saan, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/3/2011) pagi. Demokrat sendiri berharap, agar koalisi ke depannya memegang teguh komitmen dan secara konsisten menyatukan langkah dalam merumuskan sikap terkait berbagai isu. "Bagaimana akhirnya, kita tunggu Pak SBY. Mudah-mudahan tidak lama lagi," kata anggota Komisi III ini. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengungkapkan, apa yang terjadi dalam dinamika pengguliran hak angket pajak hendaknya dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi koalisi. "Pelajaran yang lalu menyakitkan bagi kami. Seharusnya koalisi seiring sejalan, mempererat persamaan dan mengesampingkan perbedaan, fokus bagaimana mengawal pemerintahan hingga 2014," ujar Sutan. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, terus membaca.
Mengenai peluang masuknya Partai Gerindra ke koalisi, Demokrat menyatakan, koalisi terbuka bagi siapa saja. Namun, lagi-lagi semuanya berpulang pada keputusan akhir Presiden SBY. Gerindra sendiri, melalui Sekjen Ahmad Muzani mengatakan, Presiden SBY sudah membalas surat Gerindra terkait persyaratan yang diajukan jika diajak masuk ke koalisi pemerintahan. "Memang Presiden SBY sudah memberikan balasan atas surat yang kami ajukan secara tertulis persyaratan kami diajak berkoalisi di dalam pemerintahan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (21/3/2011). Menurutnya, isi surat tersebut sebenarnya bernada normatif. Tak ada kepastian yang ditegaskan oleh Presiden SBY. Gerindra sendiri tak ingin menafsirkan isi surat tersebut sebagai suatu kemajuan dalam proses 'melamar' Gerindra untuk masuk koalisi. Dikatakan Muzani, partainya hanya memahaminya sebagai sebuah balasan dari surat yang pernah dilayangkan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang dihubungi terpisah memprediksi, ada dua opsi yang akan menjadi pilihan SBY dalam menentukan format akhir koalisi. Dari dua opsi ini, ia melihat ada peluang masuknya Gerindra sebagai anggota baru koalisi. Apalagi, melihat kenyataan bahwa hingga hari ini, Pimpinan PKS menjadi satu-satunya mitra koalisi yang belum diajak bertemu oleh Presiden SBY. Opsi pertama, PKS bisa saja "diceraikan" dari koalisi dan empat menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Gerindra bisa masuk mengisi kursi menteri PKS yang dicopot. Kalau opsi ini yang diambil, maka skenarionya akan menghilangkan tandem maut Golkar yang selalu melakukan manuver akrobatik di DPR dengan PKS," ujar pengajar di UIN Syarif Hidayatullah ini. Opsi berikutnya, mengurangi jatah menteri PKS yang saat ini mendapat pos di empat kementerian. "Bisa saja jatahnya dikurangi menjadi dua dan digantikan Gerindra. Ini bisa jadi hukuman untuk PKS, tetapi tidak radikal dan menjadi solusi kompromis," jelasnya. Apalagi, Gerindra dikabarkan salah satunya meminta posisi di Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader PKS.
Mengenai peluang masuknya Partai Gerindra ke koalisi, Demokrat menyatakan, koalisi terbuka bagi siapa saja. Namun, lagi-lagi semuanya berpulang pada keputusan akhir Presiden SBY. Gerindra sendiri, melalui Sekjen Ahmad Muzani mengatakan, Presiden SBY sudah membalas surat Gerindra terkait persyaratan yang diajukan jika diajak masuk ke koalisi pemerintahan. "Memang Presiden SBY sudah memberikan balasan atas surat yang kami ajukan secara tertulis persyaratan kami diajak berkoalisi di dalam pemerintahan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (21/3/2011). Menurutnya, isi surat tersebut sebenarnya bernada normatif. Tak ada kepastian yang ditegaskan oleh Presiden SBY. Gerindra sendiri tak ingin menafsirkan isi surat tersebut sebagai suatu kemajuan dalam proses 'melamar' Gerindra untuk masuk koalisi. Dikatakan Muzani, partainya hanya memahaminya sebagai sebuah balasan dari surat yang pernah dilayangkan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang dihubungi terpisah memprediksi, ada dua opsi yang akan menjadi pilihan SBY dalam menentukan format akhir koalisi. Dari dua opsi ini, ia melihat ada peluang masuknya Gerindra sebagai anggota baru koalisi. Apalagi, melihat kenyataan bahwa hingga hari ini, Pimpinan PKS menjadi satu-satunya mitra koalisi yang belum diajak bertemu oleh Presiden SBY. Opsi pertama, PKS bisa saja "diceraikan" dari koalisi dan empat menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Gerindra bisa masuk mengisi kursi menteri PKS yang dicopot. Kalau opsi ini yang diambil, maka skenarionya akan menghilangkan tandem maut Golkar yang selalu melakukan manuver akrobatik di DPR dengan PKS," ujar pengajar di UIN Syarif Hidayatullah ini. Opsi berikutnya, mengurangi jatah menteri PKS yang saat ini mendapat pos di empat kementerian. "Bisa saja jatahnya dikurangi menjadi dua dan digantikan Gerindra. Ini bisa jadi hukuman untuk PKS, tetapi tidak radikal dan menjadi solusi kompromis," jelasnya. Apalagi, Gerindra dikabarkan salah satunya meminta posisi di Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader PKS.
No comments:
Post a Comment