JAKARTA, KOMPAS.com " Kasus Nazaruddin yang melilit elite Partai Demokrat mempertegas sikap protektif dan strategi buying time para petinggi Demokrat, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terhadap kadernya. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
"Seharusnya sejak diduga terlibat kasus korupsi wisma atlet, Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum segera memberhentikan sementara Nazaruddin agar KPK leluasa melakukan pemeriksaan," kata Ketua BP Setara Hendardi dalam siaran persnya, Senin (23/5/2011) sore. "Bagaimana mau mengurus negara jika mengurus partai politiknya saja Susilo Bambang Yudhoyono lamban dan tidak tegas! Dugaan tarik ulur para petinggi Demokrat dalam kasus Nazaruddin semakin menyebarkan berbagai dugaan lain dan membawa pesan bahwa Yudhoyono dan petinggi Partai Demokrat tidak tegas dan tidak sungguh-sungguh mengatasi korupsi di negeri ini. Apalagi Yudhoyono dan Anas Urbaningrum sejak November 2010 mengetahui rekam jejak Nazaruddin terkait dengan gratifikasi ke Sekjen Mahkamah Konstitusi," tandas Hendardi. (KSP)
"Seharusnya sejak diduga terlibat kasus korupsi wisma atlet, Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum segera memberhentikan sementara Nazaruddin agar KPK leluasa melakukan pemeriksaan," kata Ketua BP Setara Hendardi dalam siaran persnya, Senin (23/5/2011) sore. "Bagaimana mau mengurus negara jika mengurus partai politiknya saja Susilo Bambang Yudhoyono lamban dan tidak tegas! Dugaan tarik ulur para petinggi Demokrat dalam kasus Nazaruddin semakin menyebarkan berbagai dugaan lain dan membawa pesan bahwa Yudhoyono dan petinggi Partai Demokrat tidak tegas dan tidak sungguh-sungguh mengatasi korupsi di negeri ini. Apalagi Yudhoyono dan Anas Urbaningrum sejak November 2010 mengetahui rekam jejak Nazaruddin terkait dengan gratifikasi ke Sekjen Mahkamah Konstitusi," tandas Hendardi. (KSP)
No comments:
Post a Comment