JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) DPR RI sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah. Anggota Pansus RUU BPJS Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, DIM baru diterima hari ini, Senin (9/5/2011).Seharusnya, sesuai dijanjikan, draf ini dikirimkan Pemerintah ke DPR pada 6 Mei 2011. Kini, DPR hanya memiliki waktu 47 hari untuk menyelesaikan RUU ini. "Pagi ini setelah desakan dari hari buruh, akhirnya pemerintah yang harusnya DIM diserahkan dari tanggal 6 kemarin. Baru pagi ini mereka menyerahkan dan belum tahu kami isinya apa," kata Rieke, di Gedung DPR RI. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.
Keterlambatan ini, lanjutnya, tentu mengurangi jatah waktu DPR untuk membahasnya di tingkat legislatif. Pasalnya, masa kerja dalam masa sidang kali ini hanya berjumlah 47 hari. Selain itu, RUU ini harus rampung pada masa sidang ini.Jika tidak selesai pada masa sidang ini, maka RUU tidak bisa lagi dibahas sampai pergantian anggota Dewan pada periode mendatang atau setelah 2014. Menurut UU dan tata beracara di DPR, RUU yang sudah dibahas dalam tiga kali masa persidangan tak bisa dibahas lagi dalam periode tersebut. Pembahasan RUU BPJS dalam periode Dewan 2009-2014 sudah dibahas dalam dua kali masa sidang sebelumnya dan gagal disahkan. Politisi PDI Perjuangan ini berharap, RUU BPJS tak bernasib serupa dengan periode anggota dewan 2004-2009 yang juga gagal mengesahkannya sampai akhir masa jabatan. "Kalau dari 7 tahun lalu, SJSN dan sekarang BPJS tak bisa dijalankan, ini bukti pelanggaran UUD 1945 oleh Presiden," tandasnya.
Keterlambatan ini, lanjutnya, tentu mengurangi jatah waktu DPR untuk membahasnya di tingkat legislatif. Pasalnya, masa kerja dalam masa sidang kali ini hanya berjumlah 47 hari. Selain itu, RUU ini harus rampung pada masa sidang ini.Jika tidak selesai pada masa sidang ini, maka RUU tidak bisa lagi dibahas sampai pergantian anggota Dewan pada periode mendatang atau setelah 2014. Menurut UU dan tata beracara di DPR, RUU yang sudah dibahas dalam tiga kali masa persidangan tak bisa dibahas lagi dalam periode tersebut. Pembahasan RUU BPJS dalam periode Dewan 2009-2014 sudah dibahas dalam dua kali masa sidang sebelumnya dan gagal disahkan. Politisi PDI Perjuangan ini berharap, RUU BPJS tak bernasib serupa dengan periode anggota dewan 2004-2009 yang juga gagal mengesahkannya sampai akhir masa jabatan. "Kalau dari 7 tahun lalu, SJSN dan sekarang BPJS tak bisa dijalankan, ini bukti pelanggaran UUD 1945 oleh Presiden," tandasnya.
No comments:
Post a Comment