JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menuntut agar seleksi pemilihan Dewan Pengawas TVRI (Dewas TVRI) diulang dari awal. Hal itu dilakukan, karena KIDP melihat proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI telah berlangsung tidak transparan serta minim dari partisipasi publik. "Sampai sekarang kami tidak mengetahui sampai di mana proses seleksi Dewan Pengawas TVRI. Kami hanya mendengar, Komisi I DPR telah melaksanakan fit and proper test kepada 15 calon pada 30 Mei dan 31 Mei lalu. Tetapi sampai sekarang kami belum mendengar pengumuman resmi, siapa calon itu serta hasil fit and proper test yang dilakukan," papar Ahmad Faisol, selaku anggota KIDP, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/6/2011). Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Terkait hal itu, KIDPmenuntut agar calon anggota Dewan Pengawas TVRI adalah mereka yang memahami kewajiban tugasnya, memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berkualitas, sehat, independen. Keterbukaan penting untuk dilakukan dalam proses pemilihan calon Dewan Pengawas TVRI, dan kesiapan internal TVRI untuk menerima dukungan publik dan negara. Sementara itu anggota KIDP yang juga mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran, Paulus Widiyanto, menyebutkan adanya transparansi proses rekrutmen, seleksi, dan uji kepatutan, dan kelayakan, merupakan syarat minimal dihasilkannya Dewan Pengawas TVRI yang ideal. Standarisasi bobot penyaringan para calon yang terdiri dari unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah harus diterapkan sama sederajat dan tidak diskriminatif. Juga standarisasi fit and proper test di lembaga legislatif, harus memenuhi kaidah-kaidah dan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Selain menuntut pemilihan ulang Dewan Pengawas TVRI dalam upaya membersihkan dan menyehatkan LPP nasional ini, KIDP menuntut diadakannya audit total terhadap TVRI. Komisi I DPR diharapkan mendorong adanya audit independen terhadap kelembagaan TVRI, sebelum lembaga penyiaran publik nasional ini menerima anggaran negara untuk operasinya. Sebagai informasi, pada tahun 2011 TVRI menerima anggaran hingga Rp 625 miliar. Untuk tahun depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah menjanjikan anggaran untuk TVRI hingga Rp 1 Triliun.
Terkait hal itu, KIDPmenuntut agar calon anggota Dewan Pengawas TVRI adalah mereka yang memahami kewajiban tugasnya, memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berkualitas, sehat, independen. Keterbukaan penting untuk dilakukan dalam proses pemilihan calon Dewan Pengawas TVRI, dan kesiapan internal TVRI untuk menerima dukungan publik dan negara. Sementara itu anggota KIDP yang juga mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran, Paulus Widiyanto, menyebutkan adanya transparansi proses rekrutmen, seleksi, dan uji kepatutan, dan kelayakan, merupakan syarat minimal dihasilkannya Dewan Pengawas TVRI yang ideal. Standarisasi bobot penyaringan para calon yang terdiri dari unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah harus diterapkan sama sederajat dan tidak diskriminatif. Juga standarisasi fit and proper test di lembaga legislatif, harus memenuhi kaidah-kaidah dan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Selain menuntut pemilihan ulang Dewan Pengawas TVRI dalam upaya membersihkan dan menyehatkan LPP nasional ini, KIDP menuntut diadakannya audit total terhadap TVRI. Komisi I DPR diharapkan mendorong adanya audit independen terhadap kelembagaan TVRI, sebelum lembaga penyiaran publik nasional ini menerima anggaran negara untuk operasinya. Sebagai informasi, pada tahun 2011 TVRI menerima anggaran hingga Rp 625 miliar. Untuk tahun depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah menjanjikan anggaran untuk TVRI hingga Rp 1 Triliun.
No comments:
Post a Comment