JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin bisa mendapat sanksi jika tidak acuh terhadap imbauan partai dan fraksi untuk segera pulang ke Tanah Air. Ketua DPP Demokrat Jafar Hafsah mengatakan sanksi bisa saja dikenakan jika Nazaruddin kerap cuek terhadap imbauan partai untuk segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "(Sanksi) otomatis itu berlaku jika ada pengingkaran-pengingkaran sepertiitu. Ada aturan-aturan main, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga otomatis mengaturnya seperti itu. Sama juga kemarin, baru praduga tak bersalah, tapi oleh Dewan Kehormatan dianggap melanggar kode etik, terus kan diberhentikan dari posisi bendahara umum untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya," ungkapnya di Gedung DPR, Senin (13/6/2011). Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Sebelumnya, Jafar mengimbau Nazaruddin dengan keras untuk segera pulang ke Tanah Air karena KPK sudah melayangkan dua kali panggilan terhadapnya. Namun, Nazaruddin alpa untuk memenuhi kedua panggilan tersebut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Menurut dia, ancaman sanksi itu bisa ditentukan kemudian oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Namun, Ketua Fraksi DPR ini mengatakan Nazaruddin baru bisa kehilangan jabatannya sebagai anggota DPR jika terkait putusan hukum yang mengikat akibat dugaan kasus yang melilitnya. Sebelumnya, Nazaruddin juga diduga terlibat dalam kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 di Palembang."Maka kalau terkait putusan inkracht, itu baru bisa dicabut haknya dari DPR," tandasnya.
Sebelumnya, Jafar mengimbau Nazaruddin dengan keras untuk segera pulang ke Tanah Air karena KPK sudah melayangkan dua kali panggilan terhadapnya. Namun, Nazaruddin alpa untuk memenuhi kedua panggilan tersebut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Menurut dia, ancaman sanksi itu bisa ditentukan kemudian oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Namun, Ketua Fraksi DPR ini mengatakan Nazaruddin baru bisa kehilangan jabatannya sebagai anggota DPR jika terkait putusan hukum yang mengikat akibat dugaan kasus yang melilitnya. Sebelumnya, Nazaruddin juga diduga terlibat dalam kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 di Palembang."Maka kalau terkait putusan inkracht, itu baru bisa dicabut haknya dari DPR," tandasnya.
No comments:
Post a Comment