JAKARTA, KOMPAS.com " Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan saat ini para pelaku korupsi di Indonesia terdiri dari pengusaha, birokrasi, dan politisi. Hal ini dilakukan karena ketiga aktor tersebut saling membutuhkan dan bermuara dari korupsi politik. Menurut Ade, hal inilah yang mengakibatkan kasus korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Hal ini disampaikannya dalam diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Koruptor" yang diselenggarakan oleh Keluarga Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia di Warung Daun, Sabtu (4/6/2011). "Kami (ICW) melihat saat ini para pelaku korupsi justru dilakukan secara sistemik. Pelaku-pelakunya adalah pengusaha, birokrat, dan politikus, semacam trio macan dalam korupsi dana-dana publik dan politik," ujar Ade. Ia merujuk pada proyek-proyek besar yang akan didanai melalui uang negara. Menurut dia, berdasarkan sejumlah pengakuan anggota Dewan dalam sebuah proyek, politisi dalam DPR biasanya dipakai pengusaha dan birokrasi untuk meloloskan program yang akan dijalankan. Hal inilah yang kemudian berujung pada mafia anggaran dalam DPR. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.
Namun, Ade tidak menyebutkan nama anggota DPR yang memberikan informasi tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa proses korupsi ini terjadi dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga ke daerah-daerah. "Biasanya yang dipermainkan dana-dana yang ada di kementerian. Kalau mau ada program, harus ada setoran-setoran, begitu juga dengan program BUMN. Rapat dengar pendapat dijadikan sumber untuk keruk uang. Dari daerah, anggaran dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur daerah jadi bahan mainan. Terjadi negosiasi antara politikus dan orang daerah dengan janji akan mendapat fee. Nanti politikus yang akan meloloskan pengusaha yang akan bermain dalam program-program dengan menggunakan dana dari negara," jelasnya. Menyambung pernyataan Ade, pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, menuturkan bahwa anggota DPR juga dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha agar dibuatkan undang-undang atau kebijakan yang membela kepentingan pengusaha. "Pengusaha biasanya sudah mendekati anggota DPR supaya nanti dalam pembahasan undang-undang tidak merugikan pengusaha. Biasanya mereka membantu anggota DPR dalam pemilihan, dengan bantuan dana. Nantinya ada feedback, di mana anggota Dewan yang dibantu akan membantu pengusaha untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pengusaha yang membantu," ujar Ikrar. Oleh karena itu, menurut Ade dan Ikrar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mendapat tekanan dari publik secara positif untuk mengungkap aktor-aktor dalam trio macan korupsi tersebut. "KPK harus lebih berani dari Densus 88 untuk menjaring koruptor. Mereka pasti juga ditekan kanan-kiri oleh politisi. Tapi saya yakin dengan tekanan dari publik untuk kasus korupsi, KPK pasti punya kemauan dan kekuatan untuk itu," tandas Ade.
Namun, Ade tidak menyebutkan nama anggota DPR yang memberikan informasi tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa proses korupsi ini terjadi dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga ke daerah-daerah. "Biasanya yang dipermainkan dana-dana yang ada di kementerian. Kalau mau ada program, harus ada setoran-setoran, begitu juga dengan program BUMN. Rapat dengar pendapat dijadikan sumber untuk keruk uang. Dari daerah, anggaran dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur daerah jadi bahan mainan. Terjadi negosiasi antara politikus dan orang daerah dengan janji akan mendapat fee. Nanti politikus yang akan meloloskan pengusaha yang akan bermain dalam program-program dengan menggunakan dana dari negara," jelasnya. Menyambung pernyataan Ade, pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, menuturkan bahwa anggota DPR juga dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha agar dibuatkan undang-undang atau kebijakan yang membela kepentingan pengusaha. "Pengusaha biasanya sudah mendekati anggota DPR supaya nanti dalam pembahasan undang-undang tidak merugikan pengusaha. Biasanya mereka membantu anggota DPR dalam pemilihan, dengan bantuan dana. Nantinya ada feedback, di mana anggota Dewan yang dibantu akan membantu pengusaha untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pengusaha yang membantu," ujar Ikrar. Oleh karena itu, menurut Ade dan Ikrar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mendapat tekanan dari publik secara positif untuk mengungkap aktor-aktor dalam trio macan korupsi tersebut. "KPK harus lebih berani dari Densus 88 untuk menjaring koruptor. Mereka pasti juga ditekan kanan-kiri oleh politisi. Tapi saya yakin dengan tekanan dari publik untuk kasus korupsi, KPK pasti punya kemauan dan kekuatan untuk itu," tandas Ade.
No comments:
Post a Comment