JAKARTA, KOMPAS.com " Pencarian calon perwira tinggi Polri yang bersih untuk mengisi posisi Kepala Bareskrim Polri dinilai sangat sulit. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota Polri harus menyetor ke internal institusi untuk peningkatan karier. Aktivis Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, pun mengumpamakan, pencarian sosok yang bersih ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. "Pada titik ini kita seolah mencari jarum di atas tumpukan jerami. Sulit mencari jenderal-jenderal yang bersih dari praktik korupsi," kata Donal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2011). Donal dimintai tanggapan terkait rencana pergantian Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi yang akan masuk masa pensiun pada Juni 2011. Penilaian Donal itu jika merujuk pada rahasia umum bahwa setiap anggota yang ingin Sekolah Perwira Tinggi (Sespati), kenaikan pangkat, atau menduduki jabatan tertentu harus membayar. "Ketika mereka tidak mampu membayar itu, mereka menjual komitmen mereka kepada kelompok-kelompok tertentu," kata dia. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Donal mengatakan, satuan reserse adalah satuan di lingkungan Polri yang paling sulit dibenahi dari praktik korupsi. Hal itu, menurut dia, karena ada ketergantungan satuan reserse dengan kelompok tertentu yang sudah mendarah daging sehingga memengaruhi kinerja penyidik. Oleh karena itu, tambah Donal, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus menunjuk perwira tinggi yang memiliki komitmen untuk memperbaiki Bareskrim Polri. Penunjukan itu, kata dia, harus bebas dari intervensi mana pun. "Dia harus bisa melawan tradisi-tradisi yang sudah mendarah daging di Polri. Dia harus bisa melawan kelompok-kelompok tertentu yang berasal dari luar atau dalam ketika membersihkan praktik korupsi," kata dia. Secara terpisah, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Kapolri harus menunjuk Kabareskrim baru berdasarkan kompetensi. Dia mengatakan, Kapolri agar tidak terpengaruh dengan manuver para politisi ataupun kelompok pengusaha hitam dalam menyukseskan calonnya. "Proses pergantian Kabareskrim memang tidak seriuh pergantian Kapolri dan Wakapolri. Namun, posisi Kabareskrim ini sangat strategis mengingat banyaknya kasus kejahatan kerah putih, kejahatan koorporasi, pencucian uang, suap, dan kasus yang menyangkut aksi-aksi pengusaha hitam lainnya," kata Neta.
Donal mengatakan, satuan reserse adalah satuan di lingkungan Polri yang paling sulit dibenahi dari praktik korupsi. Hal itu, menurut dia, karena ada ketergantungan satuan reserse dengan kelompok tertentu yang sudah mendarah daging sehingga memengaruhi kinerja penyidik. Oleh karena itu, tambah Donal, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus menunjuk perwira tinggi yang memiliki komitmen untuk memperbaiki Bareskrim Polri. Penunjukan itu, kata dia, harus bebas dari intervensi mana pun. "Dia harus bisa melawan tradisi-tradisi yang sudah mendarah daging di Polri. Dia harus bisa melawan kelompok-kelompok tertentu yang berasal dari luar atau dalam ketika membersihkan praktik korupsi," kata dia. Secara terpisah, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Kapolri harus menunjuk Kabareskrim baru berdasarkan kompetensi. Dia mengatakan, Kapolri agar tidak terpengaruh dengan manuver para politisi ataupun kelompok pengusaha hitam dalam menyukseskan calonnya. "Proses pergantian Kabareskrim memang tidak seriuh pergantian Kapolri dan Wakapolri. Namun, posisi Kabareskrim ini sangat strategis mengingat banyaknya kasus kejahatan kerah putih, kejahatan koorporasi, pencucian uang, suap, dan kasus yang menyangkut aksi-aksi pengusaha hitam lainnya," kata Neta.
No comments:
Post a Comment