SUNGAI RAYA, KOMPAS.com - Gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya sebaiknya tidak perlu lagi menjabat sebagai pimpinan partai politik di daerah. Dalam era otonomi yang kewenangannya makin besar di daerah, waktu dan perhatian kepala daerah amat diperlukan oleh masyarakat. Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan wacana itu kini sedang dibahas pemerintah pusat. "Wacana itu bergulir karena kami melihat tanggungjawab kepala daerah semakin besar paska otonomi daerah. Jika ditambah dengan tanggungjawab sebagai pimpinan partai politik, tentu akan semakin berat padahal masyarakat sangat membutuhkan mereka," ujar Gamawan. Pernyataan ini diungkapkan Mendagri, Jumat (24/6/2011) usai membuka rapat kerja nasional VII dan musyawarah nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Gamawan mengatakan, wacana tentang kepala daerah yang tak memimpin parpol muncul semata-mata untuk menjaga proses berjalannya tugas-tugas kepala daerah. "Jadi mungkin partai politik harus ikhlas kalau kadernya sudah duduk jadi kepala daerah berarti sudah jadi milik masyarakat, bukan partai lagi. Kepala daerah mungkin tinggal jadi dewan penasihat atau dewan pembina," kata Gamawan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan wacana itu kini sedang dibahas pemerintah pusat. "Wacana itu bergulir karena kami melihat tanggungjawab kepala daerah semakin besar paska otonomi daerah. Jika ditambah dengan tanggungjawab sebagai pimpinan partai politik, tentu akan semakin berat padahal masyarakat sangat membutuhkan mereka," ujar Gamawan. Pernyataan ini diungkapkan Mendagri, Jumat (24/6/2011) usai membuka rapat kerja nasional VII dan musyawarah nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Gamawan mengatakan, wacana tentang kepala daerah yang tak memimpin parpol muncul semata-mata untuk menjaga proses berjalannya tugas-tugas kepala daerah. "Jadi mungkin partai politik harus ikhlas kalau kadernya sudah duduk jadi kepala daerah berarti sudah jadi milik masyarakat, bukan partai lagi. Kepala daerah mungkin tinggal jadi dewan penasihat atau dewan pembina," kata Gamawan.
No comments:
Post a Comment