BOGOR, KOMPAS.com " Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, para kader yang meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinonaktifkan terkait adanya tudingan menerima aliran dana suap tak akan diberikan sanksi. Amir mengatakan, pemberian sanksi kepada kader jelas dan terukur."Dewan Kehormatan, komisi pengawasan itu tidak boleh menjadi alat dari sekelompok orang untuk mencederai kader-kader," kata Amir kepada para wartawan di sela-sela acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional PD di Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7/2011). Amir mengatakan, partai pemenang Pemilu 2009 tersebut menghargai dan menghormati hak demokrasi para kadernya. Pada kader dapat memberikan pendapatnya sepanjang masih sesuai dengan etika dan koridor hukum. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa memandang tuntutan nonaktif tersebut sebagai bagian dari dinamika partai. Tuntutan Anas untuk nonaktif muncul ketika tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 M Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum PD, menuduhnya menerima aliran uang proyek pembangunan wisma atlet sebesar Rp 7 miliar. Anas, dikatakan pula, melakukan politik uang pada pertarungan perebutan ketua umum PD di Bandung pada 2010. Anas, kata Nazaruddin, menggelontorkan uang 20 juta dollar AS atau setara Rp 171 miliar guna memenangkan pertarungan tersebut. Tuntutan nonaktif ini, misalnya, disuarakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto. Dani mengatakan, banyak kader partai yang sebenarnya menginginkan Anas dinonaktifkan. Namun, aspirasi ini tak disampaikan secara terbuka oleh para kader. Pasalnya, sambung Dani, banyak kader yang takut dijatuhi sanksi atau di-recall dari Parlemen. Dani mengaku banyak menerima telepon dan SMS terkait aspirasi ini.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa memandang tuntutan nonaktif tersebut sebagai bagian dari dinamika partai. Tuntutan Anas untuk nonaktif muncul ketika tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 M Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum PD, menuduhnya menerima aliran uang proyek pembangunan wisma atlet sebesar Rp 7 miliar. Anas, dikatakan pula, melakukan politik uang pada pertarungan perebutan ketua umum PD di Bandung pada 2010. Anas, kata Nazaruddin, menggelontorkan uang 20 juta dollar AS atau setara Rp 171 miliar guna memenangkan pertarungan tersebut. Tuntutan nonaktif ini, misalnya, disuarakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto. Dani mengatakan, banyak kader partai yang sebenarnya menginginkan Anas dinonaktifkan. Namun, aspirasi ini tak disampaikan secara terbuka oleh para kader. Pasalnya, sambung Dani, banyak kader yang takut dijatuhi sanksi atau di-recall dari Parlemen. Dani mengaku banyak menerima telepon dan SMS terkait aspirasi ini.
No comments:
Post a Comment