JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie meminta politisi Demokrat M Nazaruddin untuk tidak kerap menyampaikan pernyataannya kepada media melalui BlackBerry Messanger (BBM). Menurut dia, Nazaruddin harus berani memberikan kesaksian langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tuduhannya kepada politisi separtai, termasuk Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. "Terkait nama-nama yang disebutkan dalam BBM yang katanya dari Nazaruddin, saya mengharapkan agar isu ini tidak dikembangkan. Tetapi tentunya kita mengharapkan Pak Nazaruddin untuk menyampaikan langsung kepada KPK agar tidak menjadi isu yang justru membuat bingung KPK," katanya di Gedung DPR, Jumat (1/7/2011). Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
Menurut Ketua DPR ini, jika memang Nazaruddin memiliki fakta dan bukti rekaman atas dugaan-dugaan tersebut, menurut dia, lebih baik Nazaruddin langsung menyampaikannya kepada KPK daripada menebar isu di ranah publik tanpa bukti yang cukup.Meski demikian, Marzuki berharap KPK tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi kasus Nazaruddin. Pasalnya, menurut dia, banyak pula koruptor lain yang sudah lari ke Singapura dan tidak kunjung dipaksa pulang. Marzuki meminta agar KPK tidak pilih kasih dalam melakukan proses hukum. "Saya minta juga kepada KPK, jangan seolah-olah kasus Nazaruddin adalah kasus yang seolah-olah membuat negara ini penuh atau rusak oleh hanya seorang Nazaruddin. Kenapa, kok, hanya masalah Nazaruddin, pemerintah diminta untuk government-to-government. Kasus korupsi kan banyak sekali. Nunun sudah jadi tersangka. Yang lari ke Singapura itu banyak, kenapa itu tidak dilakukan hal yang sama. Kenapa ini hanya masalah Nazaruddin?" tambahnya. Marzuki mendesak KPK untuk memperlakukan sama semua kasus korupsi di negeri ini. Jika dalam kasus Nazaruddin, KPK meminta Presiden untuk melakukan hubungan government-to-government secara khusus, seharusnya dilakukan juga untuk kasus korupsi lainnya. "Kita tahu juga, selama ini Singapura tidak secara serius menanggapi keinginan kita untuk melakukan ekstradisi yang murni," tandasnya.
Menurut Ketua DPR ini, jika memang Nazaruddin memiliki fakta dan bukti rekaman atas dugaan-dugaan tersebut, menurut dia, lebih baik Nazaruddin langsung menyampaikannya kepada KPK daripada menebar isu di ranah publik tanpa bukti yang cukup.Meski demikian, Marzuki berharap KPK tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi kasus Nazaruddin. Pasalnya, menurut dia, banyak pula koruptor lain yang sudah lari ke Singapura dan tidak kunjung dipaksa pulang. Marzuki meminta agar KPK tidak pilih kasih dalam melakukan proses hukum. "Saya minta juga kepada KPK, jangan seolah-olah kasus Nazaruddin adalah kasus yang seolah-olah membuat negara ini penuh atau rusak oleh hanya seorang Nazaruddin. Kenapa, kok, hanya masalah Nazaruddin, pemerintah diminta untuk government-to-government. Kasus korupsi kan banyak sekali. Nunun sudah jadi tersangka. Yang lari ke Singapura itu banyak, kenapa itu tidak dilakukan hal yang sama. Kenapa ini hanya masalah Nazaruddin?" tambahnya. Marzuki mendesak KPK untuk memperlakukan sama semua kasus korupsi di negeri ini. Jika dalam kasus Nazaruddin, KPK meminta Presiden untuk melakukan hubungan government-to-government secara khusus, seharusnya dilakukan juga untuk kasus korupsi lainnya. "Kita tahu juga, selama ini Singapura tidak secara serius menanggapi keinginan kita untuk melakukan ekstradisi yang murni," tandasnya.
No comments:
Post a Comment