JAKARTA, KOMPAS.com " Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengemukakan, susunan Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah terbentuk. "Ketua Satgas TKI adalah (mantan Menteri Agama) Maftuh Basyuni," kata Djoko kepada para wartawan seusai mengikut rapat koordinasi khusus terkait perkembangan implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (6/7/2011). Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Djoko menyebutkan, Maftuh akan dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yaitu mantan Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Sebelumnya, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi mendesak Presiden turun langsung mengatasi masalah TKI di sejumlah negara, seperti Arab Saudi dan Malaysia, bukan ditangani oleh satgas."Masalah TKI adalah masalah sensitif, bahkan lebih sensitif daripada masalah politik dan ekonomi, dan tidak akan dapat diatasi oleh satgas yang ecek-ecek," kata Hasyim, saat menghadiri seminar Kebangsaan di Surabaya, Senin (4/7/2011). Langkah pemerintah menyerahkan masalah ini kepada satgas, menurut Hasyim, adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah TKI. "Urusan TKI adalah urusan nyawa manusia dan pasti akan menyita perhatian banyak manusia," katanya. Masalah antarnegara, kata Hasyim, perlu diselesaikan dengan diplomasi tingkat tinggi antarkepala negara, yang difasilitasi menteri, dan bukan oleh petugas di bawah menteri apalagi oleh satgas.
Djoko menyebutkan, Maftuh akan dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yaitu mantan Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Sebelumnya, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi mendesak Presiden turun langsung mengatasi masalah TKI di sejumlah negara, seperti Arab Saudi dan Malaysia, bukan ditangani oleh satgas."Masalah TKI adalah masalah sensitif, bahkan lebih sensitif daripada masalah politik dan ekonomi, dan tidak akan dapat diatasi oleh satgas yang ecek-ecek," kata Hasyim, saat menghadiri seminar Kebangsaan di Surabaya, Senin (4/7/2011). Langkah pemerintah menyerahkan masalah ini kepada satgas, menurut Hasyim, adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah TKI. "Urusan TKI adalah urusan nyawa manusia dan pasti akan menyita perhatian banyak manusia," katanya. Masalah antarnegara, kata Hasyim, perlu diselesaikan dengan diplomasi tingkat tinggi antarkepala negara, yang difasilitasi menteri, dan bukan oleh petugas di bawah menteri apalagi oleh satgas.
No comments:
Post a Comment